Selasa 20 Feb 2024 21:35 WIB

Ketum MUI: Apa pun Hasil Pemilu Harus Diterima Sebagai Kenyataan

Ketum MUI mengajak umat tetap bersatu pasca-Pemilu 2024

Rep: Muhyiddin / Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar saat memberikan pembekalan terhadap 20 dai yang akan dikirim MUI ke NTT di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).
Foto: Republika/Muhyiddin
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar saat memberikan pembekalan terhadap 20 dai yang akan dikirim MUI ke NTT di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Anwar Iskandar berharap semua pihak menerima apapun keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah digelar pada 14 Februari 2024 lalu. 

"Soal pemilu harapan kita tentu apapun yang akan diputuskan oleh KPU nanti, harus kita terima sebagai kenyataan," ujar Kiai Anwar saat ditemui usai memberikan pembekalan terhadap 20 dai yang akan dikirimkan ke NTT di Kantor MUI Pusat, Selasa (12/2/2024). 

Baca Juga

Menurut dia, masyarakat Indonesia juga harus bersyukur bangsa ini telah melewati Pemilu dengan lancar dan damai. Jika pun ada perbedaan pilihan, kata dia, itu merupakan hal yang wajar. 

"Kita bersyukur bahwa bangsa ini telah melewati sebuah fase penting dalam pembangunan demokrasi, yaitu Pemilu, dan itu sudah berjalan dengan baik. Bahwa ada perbedaan, ada ketidakpuasan, itu wajar, ya," ucap Wakil Rais 'Aam PBNU ini.  

 

Jika ada tidak puas dengan hasil Pemilu, menurut dia, masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya lewat lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas.  Di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menangani sengketa hasil Pemilu.

"Ada dinamika, itu wajar. Tetapi kita sudah punya lembaga-lembaga yang punya otoritas ya, yang punya kewenangan untuk mengatasi masalah itu semuanya. Oleh karena itu, selesaikan semua ketidakpuasan itu di dalam lembaga yang sudah tersedia," kata Kiai Anwar.  

Dia pun mengimbau kepada seluruh pihak yang tidak puas untuk melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan konstitusi. 

"Tidak dilakukan dengan cara merusak atau apa. Bahwa kritis itu penting, tetapi mesti dilakukan dengan cara-cara yang baik.  Yaitu melalui sebuah lembaga yang konstitusional yang telah disiapkan oleh negara," jelas dia. 

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis,  mengajak para dai dan penceramah untuk membersihkan residu-residu perpecahan pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lewat mimbar-mimbar keagamaan maupun media sosial. 

"Tugas kita konsentrasi untuk menyatukan umat," ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis di Jakarta, dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (20/2/2024). 

Pernyataan ini disampaikan dalam Halaqah Dakwah bertajuk: “”Merajut Ukhuwah dan Persatuan Umat Melalui Dakwah” di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Kiai Cholil memandang pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Namun ia menyayangkan narasi-narasi negatif yang muncul sebelum pencoblosan masih terasa hingga saat ini. 

Maka dari itu kepada penceramah dan dai, dia mendorong agar bersama-sama dengan MUI menghilangkan residu-residu yang dapat memecah belah bangsa.  

Menurutnya, persatuan umat dan bangsa harus menjadi agenda utama setelah pemilu ini. Sementara aspek politik yang saat ini tengah berjalan, kata dia, biarkan diproses oleh mereka yang terlibat dalam kontestasi. 

"Tugas kita yang penting masyarakat damai tetap bersatu, bisa bekerja dengan baik tanpa terganggu apapun," kata Cholil Nafis.

Baca juga: 5 Kunci Agar Rezeki yang Diperoleh Berkah di Dunia Menurut Alquran dan Hadits

 

Dia juga mendorong kepada dai/penceramah untuk menjadikan politik sebagai sarana memasukkan ide-ide baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan mencapai kekuasaan. 

"Tujuan kita di dalam berdakwah itu adalah politik keadaban, membangun bangsa yang baik, bangsa yang adil, bangsa yang hukum, yang sejahtera," kata Cholil Nafis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement