REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), KH Nurul Huda atau yang akrab disapa Gus Enha mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjadi lembaga paling dipercaya masyarakat.
Hasil survei Indokator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Kejagung berada di level tertinggi, yaitu mencapai 76,2 persen.
"Adanya peningkatan persepsi publik yang positif kepada institusi kejaksaan adalah oase baru bagi penegakan hukum di republik ini, di tengah sistem hukum kita yang masih centang perenang dan kerap kali tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat," ujar Gus Enha saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (25/1/2024). "Hal ini mesti terus dirawat dan ditingkatkan lebih lanjut," ucap dia.
Gus Enha menjelaskan, hukum adalah anak kandung demokrasi. Menurut dia, sistem demokrasi yang meniscayakan kesetaraan dan partisipasi publik, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan akan kehilangan maknanya jika tidak selaras dengan penegakan hukum.
Dia mengatakan, penegakan hukum yang lemah akan memunculkan ketidak pastian hukum yang berdampak negatif pada aspek kehidupan masyarakat.
"Penegakan hukum harus sampai pada nilai substansial, yaitu terwujudnya keadilan yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat," kata Gus Enha.
Menurut dia, persepsi kepuasan publik yang relatif tinggi kepada institusi kejaksaan menunjukkan adanya transformasi yang sungguh-sungguh di tubuh kejaksaan. Dan ini, kata dia, mengukuhkan posisi kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum permanen yang dipercaya masyarakat.
Baca juga: 5 Pilihan Doa Ini Bisa Jadi Munajat kepada Allah SWT Perlancar Rezeki
"Tentu saja, kita semua berharap hal ini bisa terjadi juga di lembaga penegakan hukum yang lain, seperti kepolisian, lembaga peradilan, dan KPK," jelas Gus Enha.
Ke depan, tambah dia, lembaga-lembaga hukum tidak boleh dimanfaaatkan oleh kekuasaan untuk menekan kekuatan politik yang berseberangan atau mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu. Kata dia, biarlah lembaga-lembaga hukum bekerja dengan sistem dan aturan yang berlaku.
"Kepercayaan publik kepada Kejagung karena memang kerja-kerjanya riil dan tidak diintervensi, saya rasa ini menjadi catatan khusus untuk ke depan ya, lembaga hukum tidak boleh dimanfaaatkan oleh kekuasaan untuk menekan kekuatan politik yang berseberangan atau mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu," kata Gus Enha.
Pada 23 Januari 2023, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei nasional terhadap lembaga penegak hukum di Tanah Air. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan berada di level tertinggi, yaitu mencapai 76,2 persen.
Lalu, di bawah Kejaksaan ada Polri dan pengadilan dengan tingkat kepercayaan publik 75 persen. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di paling bawah dengan tingkat kepercayaan 70 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
