REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH -- Pejabat tinggi Otoritas Palestina mengatakan setelah perang Israel di Gaza berakhir, semua faksi Palestina termasuk Hamas menimbang dengan serius kegagalan kebijakan-kebijakan mereka dalam mencapai kemerdekaan bagi rakyatnya.
Sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein al-Sheikh, 63 tahun, mengatakan perang di Gaza harus membuat Hamas "menilai dengan serius dan jujur serta mempertimbangkan kembali semua kebijakan dan semua metodenya" setelah pertempuran mereda.
Israel mengklaim serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu menewaskan 1.200 orang. Israel membalasnya dengan menggelar pengeboman tanpa henti dan operasi serangan darat yang menewaskan sedikitnya 19.000 warga Palestina, membuat ratusan ribu orang mengungsi dan membuat sebagian besar Gaza hancur.
Beberapa pihak menilai Sheikh calon pengganti Presiden Mahmoud Abbas yang memimpin PLO. Komentarnya merupakan pernyataan pertama pemimpin senior PLO berbicara secara terbuka tentang taktik Hamas sejak serangan 7 Oktober.
Sheikh juga mengakui jalur politik di bawah perjanjian damai Oslo sedang goyah dan seperti yang terjadi saat ini tidak akan mencapai ambisi rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina di dalam perbatasan sebelum tahun 1967.
Sheikh dan Abbas bertemu dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, di Ramallah pada Jumat (15/12/2023). Sheikh mengatakan pada Sullivan, Palestina mendesak masyarakat internasional harus membujuk Israel mengenai solusi komprehensif yang mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur.
"Harus ada satu pemerintahan Palestina yang mengatur tanah air Palestina," kata Sheikh kepada Reuters pada Sabtu (16/12/2023).
Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara yang jarang terjadi di kantor kecil yang dihiasi dengan potret Abbas dan pendahulunya, Yasser Arafat, di kota Tepi Barat yang diduduki Israel, Ramallah.
Tepi Barat terbagi oleh tembok dan pagar Israel yang mengular ratusan mil melintasi perbukitan. Beberapa tahun terakhir pemukim Yahudi, yang mengutip Alkitab untuk menegaskan klaim mereka atas tanah tersebut, memperluas pembangunan di daerah-daerah yang akan menjadi negara Palestina di masa depan.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal.
Meski dukungan verbal Washington pada pembentukan negara Palestina disambut baik, Sheikh mengatakan, Amerika Serikat (AS) belum mengusulkan mekanisme konkret atau inisiatif politik. Ia mengulangi seruan Abbas agar diadakan konferensi perdamaian internasional untuk mencari jalan baru.
Pekan ini seorang pejabat senior AS mengatakan ide konferensi tersebut telah didiskusikan dengan para mitra. Namun proposalnya masih dalam tahap awal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika