Menurut pemimpin itu, meski Linmas seperti kelompok pertolongan pertama pemerintah yang mengambil tindakan ketika bencana terjadi, sifat paramiliter dan jaringan intelijen Brigade Manguni memungkinkannya untuk lebih siap menghadapi ancaman. Bahkan menghilangkan ancaman sebelum menjadi masalah.

"Besarnya organisasi, serta keterlibatannya dalam masyarakat dan struktur politik serta kemauan dan kapasitasnya untuk bertindak, sebagaimana terbukti di Poso, telah menghasilkan hubungan yang erat dengan perwakilan pemerintah daerah," ujar Bakker.

Dalam penjelasan dosen antropologi sosial itu, adalah hal yang biasa bagi para gubernur, wali kota, ketua parlemen, perwira polisi, dan komandan militer di Minahasa untuk secara terbuka bergabung dengan pimpinan Brigade Manguni pada acara-acara resmi dan acara-acara ormas. Sebagai imbalannya, kontingen Brigade Manguni mengikuti parade resmi saat hari libur nasional.

"Seperti halnya FBR, Brigade Manguni secara terbuka mendukung demokrasi, reformasi, dan pemerintahan yang transparan, namun ada beberapa keterbatasan dalam organisasinya," tulis Bakker.

Semua pemimpin dipilih melalui pemungutan suara demokratis dari anggota. Namun, walaupun pemimpin desa dan lingkungan selalu diganti, mayoritas individu yang membentuk pengurus ketika ormas didirikan tetap dapat dipilih kembali.

Bakker juga menjelaskan, popularitas para pemimpin ini atau para tona'as, di kalangan kelompok besar masyarakat harus ditunjukkan. Namun, kehadiran mereka yang terus berlanjut di dewan bertentangan dengan peraturan ormas, yang menetapkan jangka waktu maksimum bagi seseorang untuk menjabat dalam kapasitas tersebut.

"Namun, karena para tona'as ini memiliki reputasi sebagai pejuang, pengusaha sukses, dan pelindung yang dapat diandalkan dan adil, hal ini tampaknya mengecualikan mereka dari masa jabatan maksimum tersebut dengan persetujuan keanggotaan," kata Bakker.

Ikuti Whatsapp Channel Republika