REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) telah rampung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) di Bandung selama 2 hari 24 - 26 November 2023.
Pada rapat kerja level nasional itu, sejumlah isu pun menjadi pembahasan penting Musykernas PP Persis 2023. Salah satunya sikap PP Persis terkait konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.
Menurut Wakil Ketua Umum PP Persis, Prof H Atip Latipulhayat, terdapat sejumlah kesimpulan sikap PP Persis atas konfilk Palestina dan Israel.
Pertama, kata dia, PP Persis sangat prihatin atas tragedi kemanusiaan yang terjadi akhir-akhir ini di bumi Palestina terutama sejak 7 Oktober 2023. Karena, belasan ribu jiwa telah gugur-syahid akibat agresi tentara Zionis Israil yang melakukan "genoside" atas bangsa Palestina.
Selain prihatin, PP Persis juga mengecam keras kekejaman Israel dan mendesak lembaga dunia terutama PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan lembaga HAM internasional dengan segala kewenangan yang dimilikinya untuk bergerak serta tidak melakukan pembiaran atas kejahatan yang dilakukan Israel.
"Menuntut Israel ke (diadili) Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang," ujar Atip kepada wartawan, Ahad (26/11/2023).
Kedua, Atip memastikan PP Persis mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina atas kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Menurut Atip, poin ketiga yaitu PP Persis mengapresiasi segala macam bentuk dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk bangsa Palestina. Mulai dari pembelaan untuk Palestina di forum PBB hingga OKI.
"Dukungan untuk Palestina sejauh ini Pemerintah Republik Indonesia sudah cukup optimal ya dalam jalur konstitusional dan juga dalam jalur diplomasi," kata Atip.
Baca juga: Syekh Isa, Relawan Daarul Quran di Gaza Syahid Sekeluarga dan Kisah Putri Dambaannya
Namun, Atip menginginkan Indonesia bisa memiliki peran lebih dalam hal mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satunya dengan mendorong negara-negara muslim yang tergabung dalam OKI untuk mengirimkan pasukan perdamaian.
Karena, kata Atip, kemungkinan untuk mendorong PBB mengirimkan pasukan perdamaian sangatlah mustahil, dengan kondisi di dalam PBB ada yang pro dan kontra terhadap tindakan Israel ke bangsa Palestina.
"Indonesia harus bukan saja mendorong akan tetapi segera merealisasikan dengan mengirimkan umpamanya pasukan perdamaian yang disiasi oleh Organisasi kerjasama Islam," katanya.
Sementara itu, Israel dan Hamas telah memulai gencatan senjata selama empat hari, Jumat (24/11/2023). Sebagai bagian dari kesepakatan, Hamas akan membebaskan 13 warga Israel yang mereka sandera.
Baca juga: Syekh Isa, Relawan Daarul Quran di Gaza Syahid Sekeluarga dan Kisah Putri Dambaannya
Gencatan senjata dimulai pada pukul 07:00 waktu setempat dan berlaku menyeluruh di wilayah selatan serta utara Gaza. Selama gencatan senjata berlangsung, bantuan kemanusiaan akan dialirkan ke Gaza, termasuk di dalamnya bahan bakar.
Sejak menggempur Gaza pada 7 Oktober 2023, Israel diketahui melarang pengiriman bahan bakar ke Gaza.
Sejauh ini jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat serangan Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 telah melampaui 14.500 jiwa. Mereka termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Sementara korban luka mencapai sekitar 33 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
