REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI — Pemerintah Uttar Pradesh, yang dipimpin oleh Yogi Adityanath, telah melarang produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk makanan dengan sertifikasi halal. Pemerintah Uttar Pradesh, sejak mengeluarkan kebijakan itu, segera melakukan razia-razia di pusat perbelanjaan.
Produk bersertifikat halal ini dilarang di wilayahnya, tapi ada pengecualian bagi produk yang diproduksi dengan tujuan untuk ekspor, maka dibebaskan dari larangan tersebut.
Dikutip dari The Economic Times pada Selasa (21/11/2023), pemerintah mengklaim bahwa ada "upaya jahat" untuk mencegah penggunaan produk bersertifikat non-halal, yang tidak hanya mencari keuntungan finansial yang tidak adil, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menabur kebencian kelas, menciptakan perpecahan, dan melemahkan negara dengan elemen anti-nasional.
Pemerintah negara bagian, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, menekankan bahwa tindakan hukum yang ketat akan diambil terhadap individu atau perusahaan yang terlibat dalam aspek apa pun dari produk bersertifikat halal di Uttar Pradesh, termasuk obat-obatan, perangkat medis, dan kosmetik.
Langkah ini dilihat sebagai tanggapan terhadap apa yang dilabeli pemerintah sebagai "propaganda yang tidak terkendali" dalam bagian tertentu dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah penggunaan produk tanpa sertifikat halal. Hal ini, menurut pernyataan itu, berdampak buruk bagi kepentingan bisnis komunitas lain.
Apa itu Sertifikasi Halal?
Produk bersertifikat halal adalah yang diyakini telah memenuhi persyaratan hukum Islam, yang dianggap cocok untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Khususnya, larangan tersebut membebaskan produk yang dimaksudkan untuk ekspor, terutama ke negara-negara di Timur Tengah, di mana sertifikasi halal sering menjadi persyaratan.
Apa Kontroversi Halalnya?
Di satu sisi, berbagai kelompok Muslim mengadvokasi konsumsi eksklusif produk bersertifikat halal, memperluas preferensi ini bahkan ke obat-obatan. Di sisi lain, beberapa kelompok Hindu dengan keras memboikot produk tersebut. Sementara beberapa mendesak umat Hindu untuk menahan diri dari mengonsumsi barang-barang bersertifikat halal, yang lain menganjurkan penghapusan proses sertifikasi sama sekali.
Dalam lingkungan ini, keputusan pemerintah untuk melarang produk bersertifikat halal di dalam negara bagian telah memicu perdebatan dan diskusi tentang preferensi agama, praktik bisnis, dan dampak yang dirasakan pada persatuan masyarakat.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika