Sabtu 04 Nov 2023 18:00 WIB

Buya Anwar Abbas: Tidak Masalah Kaitkan Agama dan Politik

Buya Anwar Abbas menyebut yang salah adalah politikus yang ingkar janji.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Muhammad Hafil
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.
Foto: Darmawan/Republika
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG-- Wakil Ketua Umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas, menilai menggunakan unsur agama dalam berpolitik bukanlah sebuah masalah. Menurut Anwar, yang salah adalah tokoh politik yang begitu sudah terpilih tapi tidak menepati janjinya untuk menegakkan nilai-nilai dan ajaran agama.

"Saya rasa (politik agama) tidak masalah. Di mana letak masalahnya. Yang salah itu tidak menepati janji-janji politik," kata Anwar di Padang Panjang, Sabtu (4/11/2023).

Baca Juga

Anwar menjelaskan memang Indonesia bukanlah negara agama. Tapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Setiap penduduk Indonesia kata dia adalah pemeluk agama. Sehingga ia menilai tidak masalah bila ada tokoh politik yang menjadi unsur agama untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

"Semua warga negara di negeri ini beragama. Sehingga tidak masalah politik agama," ujar Anwar.

Anwar juga menyebut yang juga dapat menjadi persoalan dalam kontestasi Pemilu adalah bila ada kandidat yang menghina atau merendahkan kandidat lain.

Dalam Pemilu 2024 yang sudah mulai berlangsung, Anwar berharap para kandidat tidak saling cerca, melainkan mengedepankan politik adu konsep. Ia juga mengingatkan semua kandidat tidak alergi dengan kritikan. Karena sejatinya menjadi pejabat publik harus siap menerima kritik dan masukan dari siapapun.

"Perbedaan pendapat jangan sampai merugikan. Jangan sampai memecah belah. Tapi harus memperkokoh persatuan. Sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang terbaik," kata Anwar menambahkan. 

Pada kesempatan yang sama,  Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan dalam momen Pemilu, semua kontestan harus berdiri tegak di atas nilai-nilai luhur, agama dan pancasila. Politik menurut Haedar harus mencerminkan karakteristik dan budaya bangsa.

"Boleh bersaing tapi rekat persatuan. Utamakan politik yang fair," kata Haedar. 

Haedar berharap Pemilu 2024 kali ini dapat menjadi era baru bagi proses demokratisasi yang substantif. Ia berharap tidak ada kandidat yang berusaha mengejar kekuasaan dengan merusak ekosistem politik. Ia juga menegaskan secara keorganisasian, ormas Muhammadiyah tidak terlibat ke dalam ranah politik praktis. Pihaknya kata Haedar yang mendorong supaya proses Pemilu berjalan adil aman dan mampu menghadirkan pemimpin terbaik untuk negeri ini. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement