REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komite Solidaritas untuk Palestina dan Yaman (KOSPY) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Perwakilan PBB, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023). Ratusan orang berkumpul dalam aksi ini untuk mengecam genosida yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Gaza. 

Juru Bicara KOSPY, Hasan Munawar menyatakan, pihaknya bertemu dengan perwakilan PBB di Jakarta, Hasim Tarioglu untuk menyampaikan pernyataan sikap dari KOSPY. Kemudian, perwakilan PBB menerima pihak KOSPY dan media di dalam area Thamrin Menara Tower.

Di hadapan Hasim Tarioglu, Hasan menyampaikan sembilan tuntutan KOSPY dalam bahasa Inggris. Pertemuan berlangsung sekitar 10 menit.

“Hasim Tarioglu berjanji akan menyampaikan surat dari Kospy kepada kantor Sekretaris Jenderal PBB di New York setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Namun, dia tidak memberikan tenggat waktu atau rincian lebih lanjut terkait proses tersebut,” ujar Hasan dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (20/10/2023).

Hasan menyoroti peran PBB dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Menurut dia, PBB, sebagai lembaga besar, sering mencerminkan kebijakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. 

“Kenyataan yang kita lihat, karena PBB memang sebuah lembaga yang sangat besar dikontrol oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat sehingga kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu banyak sekali tercermin dalam langkah-langkah PBB, termasuk dalam perlindungannya negara Amerika dan negara-negara Barat kepada rezim Zionis Israel, melindungi atas semua kejahatan kemanusiaan, dan menutupinya secara politik,” ucap Hasan.

“Juga malu-malu kucing untuk menyebutkan bahwa mereka (Israel) melanggar hak asasi manusia, pelaku kejahatan perang, dan membunuh anak-anak dan wanita," kata dia.

Hasan mengatakan, KOSPY telah mencatat bahwa PBB sering kali melindungi Israel dari kritik dan kecaman, terutama dari Amerika Serikat. Ia menyebut kelemahan PBB dalam melindungi hak asasi manusia, terutama dari lapisan masyarakat minoritas dan yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi.

“Kita lihatlah kelemahan daripada PBB dalam melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Manusia orang-orang Islam, orang-orang Arab, dan orang-orang kulit hitam ini sangat lemah diwakili haknya di PBB karena terus ditekan oleh Amerika Serikat,” jelas dia.

Berikut adalah sembilan tuntutan atau pernyataan sikap KOSPY yang disampaikan kepada PBB:

1. Semua Tindakan kelompok pejuang Palestina, termasuk operasi "Badai Al-Aqsa" adalah langkah perlawanan bersenjata yang sah dan dijamin haknya oleh hukum internasional, dan dipaparkan dalam Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 37/43 Tahun 1982.

2. Operasi "Badai Al Aqsa" yang dilancarkan kelompok perlawanan Islam juga merupakan balasan atas penistaan yang terus menerus dilakukan oleh rezim penjajah Israel terhadap Masjid Al Aqsa, yaitu masjid tersuci ketiga di dunia Islam, sekaligus blokade total yang diberlakukan rezim Israel) terhadap jalur Gaza yang sudah berlangsung selama 17 tahun.

3. Segala keterangan yang menyebut serangan "Badai AI Aqsa" sebagai aksi terorisme merupakan bagian dari propaganda Israel dan Amerika Serikat dan sekutunya dengan tujuan mendiskreditkan perjuangan rakyat Palestina.

4. Operasi "Badai Al Aqsa" telah meruntuhkan mitos Israel sebagai negara dengan militer dan intelijen yang hebat, dan membuktikan bahwa rezim penjajah itu hanyalah pecundang yang mengemis bantuan dari Amerika Serikat dan Eropa dalam menghadapi sekelompok pejuang yang lapar dan bersenjata seadanya.

5. Pembantalan terhadap rakyat Gaza dan penghancuran infrastruktur serta penutupan pasokan air dan listrik oleh Israel, yang dilakukan dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan sekutunya, merupakan genosida dan kejahatan perang keji yang melanggar seluruh prinsip kemanusiaan.

6. Rezim Zionis Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat serta pihak-pihak yang menutupi dan membela kejahatan Israel memikul tanggung jawab setara atas semua bencana yang menimpa warga sipil yang tidak berdosa di seluruh wilayah pendudukan Palestina.

7. Normalisasi hubungan dengan Israel yang dilakukan oleh beberapa negara dan diwacanakan oleh beberapa negara lainnya terbukti tidak membantu perjuangan bangsa Palestina sama sekali, malah mengkhianati perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.

8. “Solusi Dua Negara" yang disuarakan oleh PBB dan negara-negara anggotanya sebagai solusi atas masalah Palestina sudah usang dan mustahil diterapkan, dan komunitas internasional harus menyusun solusi lain yang lebih adil terhadap bangsa Palestina yang terusir dan tertindas selama puluhan tahun.

9. Seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, harus memberi tekanan yang maksimal kepada rezim kolonial Israel agar menghentikan pembantaian terhadap warga sipil dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika