Negara bagian Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat merupakan negara bagian dengan jumlah tertinggi perkumpulan ujaran kebencian. Maharashtra menyumbang 29 persen dari insiden tersebut, demikian temuan laporan tersebut.
Mayoritas peristiwa ujaran kebencian menyebutkan teori konspirasi dan seruan kekerasan serta boikot sosial ekonomi terhadap umat Islam. Hindutva Watch menyatakan mereka melacak aktivitas online kelompok sayap kanan Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial dan mengumpulkan data tentang insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media.
Pemerintahan Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap kelompok minoritas. Kedutaan Besar India di Washington tidak menanggapi permintaan komentar.
Seorang legislator Muslim dari Mumbai, ibu kota Maharashtra, Abu Asim Azmi mengatakan undang-undang anti-teror harus diterapkan untuk mengendalikan ujaran kebencian. “Mahkamah Agung telah melakukan pengamatan yang kuat terhadap ujaran kebencian. Apakah pemerintah menjadi begitu tidak berdaya sehingga mereka tidak dapat mengambil tindakan?” Jika situasi hukum dan ketertiban di negara ini memburuk, 70 persennya disebabkan oleh ujaran kebencian,” ucapnya.
Azmi mengatakan, ujaran kebencian terus dilontarkan bahkan di dalam Parlemen India. Dia mengacu pada insiden pekan lalu ketika seorang anggota parlemen BJP melontarkan pernyataan Islamofobia dan rasis terhadap seorang anggota parlemen Muslim dalam sebuah debat.
"Pernyataan seperti itu dilontarkan oleh orang-orang yang telah mengambil sumpah konstitusi. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini,” kata Azmi.
Penganiayaan umat Islam...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
