REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman disebut “kesal” dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Channel 12 TV Israel melaporkan pada hari Selasa. Hal ini diyakini menjadi alasan mengapa perundingan normalisasi tampaknya tertunda.
Mengutip para pejabat senior Saudi, laporan tersebut mengklaim bahwa Riyadh tidak akan menerima normalisasi hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka. Para pejabat menekankan bahwa Arab Saudi tidak akan menandatangani perjanjian normalisasi tanpa syarat, dan menunjukkan bahwa Netanyahu tidak siap memberikan konsesi apa pun kepada Palestina.
Menurut Channel 12, para pejabat Saudi menambahkan bahwa Kerajaan “tidak tertarik untuk berbicara dengan pemerintah ekstremis Israel saat ini.”
Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (20/9/2023), dilaporkan pada hari Senin bahwa Menteri Luar Negeri Saudi Faisal Bin Farhan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah kemerdekaan negara Palestina.
“Tidak ada cara untuk menyelesaikan konflik selain dengan memastikan berdirinya negara Palestina yang merdeka,” tegas Bin Farhan. “Masyarakat mulai kehilangan harapan terhadap solusi dua negara. Rencananya harus kembali ke garis depan," tegasnya.
Channel 12 juga melaporkan para pejabat Saudi mengatakan bahwa syarat utama bagi Kerajaan untuk menandatangani perjanjian normalisasi dengan negara pendudukan adalah mengizinkan pengayaan uranium di Arab Saudi; menciptakan negara Palestina merdeka bersama Israel di wilayah pendudukan Palestina; dan mempertahankan status quo di Yerusalem yang diduduki.
Israel dilaporkan “sweating” atas harga normalisasi dengan Arab Saudi. Kemungkinan Kerajaan Arab Saudi mempunyai program nuklirnya sendiri, bahkan untuk tujuan sipil, sangat mengkhawatirkan bagi negara apartheid tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
