REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung skema digitalisasi dalam ekosistem organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengonsolidasikan keluarga Nahdliyin di seluruh dunia.
"Digitalisasi ini juga akan menghubungkan para Nahdiyin di seluruh dunia, saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama-sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat," kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2023 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Senin.
Presiden Jokowi mengatakan, digitalisasi dalam organisasi NU merupakan inisiatif Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf untuk memperbaiki cara kerja organisasi.
Menurut dia, jumlah anggota NU yang kini tersebar di berbagai daerah di Indonesia serta mancanegara adalah kekuatan besar yang luar biasa.
"Anggotanya tersebar di seluruh Tanah Air Indonesia, bahkan tersebar di berbagai negara. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan," ujar Presiden Jokowi.
Dalam acara yang sama, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan skema digitalisasi menjadi bagian dari tata kelola Gerakan Keluarga Maslahat (GKM) NU sebagai wadah konsolidasi keluarga besar NU di level akar rumput hingga jejaring organisasi di level global.
"Tahun 2024 target kami semua urusan NU mulai dari komunikasi, surat menyurat, informasi, sampai transaksi, dilakukan dengan teknologi digital," katanya.
Menurut Gus Yahya sapaannya, digitalisasi merupakan tuntutan dari situasi dunia yang kini bergerak dinamis dan cepat.
"Kami tidak boleh menunggu lama untuk bergerak strategis, bersiap menghadapi pergulatan masa depan agar tidak tertinggal," kata Gus Yahya.
