Ia juga meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang menggeneralisasi hanya karena adanya satu dua kasus yang dikatikan dengan umat agama tertentu. Menurut Haedar, jika itu dilakukan maka dikhawatirkan memunculkan dampak yang luas.

"Dampak luasnya bahwa social order, ketertiban sosial itu kehilangan daya kulturalnya dimana satu kekuatan kultural bangsa kita itu umat beragama," kata dia.

Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel kemudian mengklarifikasi usulannya tersebut dan mengatakan upaya ini diusulkan dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah. Menanggapi itu, Haedar menilai hal tersebut justru hanya akan memunculkan masalah baru.

"Pengawasan oleh masyarakat itu justru ketika di-endorse negara akan menjadi masalah baru, akan membuka potensi konflik antargolongan antarmasyarakat," ucap dia.

Ia menjelaskan sejatinya masyarakat itu sudah punya mekanisme sosial untuk saling kontrol satu sama lain. Namun, ketika itu di-endorse oleh pemerintah, maka hal itu berpotensi menciptakan konflik horizontal.

"Jadi disinilah pentingnya kearifan kecerdasan dan tanggung jawab lebih luas baik BNPT maupun instansi pemerintahan, lebih-lebih mau pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika