REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat Muhajirin Yanis mengatakan, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya menjadi dua lokasi visitasi (kunjungan) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) ke II di lingkungan Kemenag RI sebagai contoh harmonisasi di Kalbar.
"Kegiatan ini diikuti 30 orang Pejabat Tinggi Pratama pada Kemenag RI dan juga perwakilan Kemensos RI, Polri, dan KPK RI. Dan kami melakukan silaturahmi dengan Gubernur Kalbar Bapak Sutarmidji untuk mendapatkan Informasi tentang sinergitas pemerintah dalam merawat hubungan khususnya di Kalbar," kata Muhajirin di Pontianak, beberapa hari lalu.
Berbagai prestasi yang diraih Kalbar juga dijabarkan Kakanwil Kemenag kepada para peserta, antara lain sejak tahun 2018 melalui FKUB telah menerima Harmony Award, Harmony Award untuk Kerukunan Beragama Tahun 2021.
Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalbar di atas rata-rata nasional selama dua tahun berturut-turut (2021-2022). Kalbar juga masuk dalam 10 besar Indeks Kerukunan Tertinggi di Indonesia.
"Kemudian, Kota Singkawang menjadi kota paling toleran di Indonesia. Tentunya karena sinergitas dan kendali Bapak Gubernur Kalimantan Barat," tuturnya.
Sementara dalam arahannya, Gubernur Sutarmidji menjelaskan Kalbar merupakan provinsi yang sangat menantang karena masyarakatnya yang heterogen, baik dari agama maupun etnis.
"Di sini jumlah penduduk Muslim ada 60,69 persen. Kemudian, etnis Dayak 31 persen, Bugis-Melayu 42 persen, Jawa 6,2 persen, Madura 6,8 persen dan Tionghoa 8,6 persen serta yang lainnya campuran," kata Sutarmidji.
Kalbar dikatakan menantang karena akar budaya semua etnik tersebut, lanjut Gubernur Sutarmidji.
"Sebagian besar ada di sini dan jika suatu daerah akar budayanya ada di daerah itu, maka yang sangat heterogen ini harus ekstra hati-hati dalam me-manage-nya. Sehingga, setiap langkah dalam pembangunan harus berpatokan pada kebutuhan bersama," katanya lagi.
Manajemen harmonisasi, kata Sutarmidji juga dimulai dari tingkat desa, sehingga semakin maju sebuah desa akan semakin mendapat banyak informasi.
"Sehingga bila ada informasi-informasi menyesatkan akan hilang dengan sendirinya. Kemudian, ketika kesejahteraan masyarakat desa baik dan tidak lagi memandang sekat-sekat etnis, agama, dan sebagainya, maka itulah kunci harmonisasi," kata Gubernur Kalbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
