REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kabinet Arab Saudi pada hari Selasa menyetujui pembentukan badan independen yang disebut Presidensi Urusan Agama di Masjid Agung dan Masjid Nabawi yang berada dibawah Raja Salman langsung.
Badan tersebut akan bertanggung jawab mengawasi urusan imam dan muezzin dari dua masjid suci dan semua hal yang berkaitan dengan urusan agama mereka termasuk seminar dan pelajaran Islam, Saudi Press Agency melaporkan.
Kepresidenan Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci akan diubah menjadi badan publik yang disebut Otoritas Umum untuk Urusan Masjid Agung dan Masjid Nabawi.
Badan tersebut akan mandiri secara finansial, terkait dengan raja, dan akan melakukan tugas, layanan, operasi, pemeliharaan, dan pengembangan yang terkait dengan dua masjid suci.
Dilansir dari Arab News, Rabu (9/8/2023), Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan memiliki dewan direksi yang ketua dan anggotanya akan ditunjuk dengan keputusan kerajaan.
Sheikh Abdulrahman Al-Sudais diangkat sebagai kepala urusan agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atas perintah kerajaan. Tawfiq Al-Rabiah diangkat menjafi ketua dewan direksi Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Kabinet juga membahas pembicaraan tentang krisis Ukraina yang diadakan di Jeddah minggu lalu. Lebih dari 40 negara, termasuk Cina, India, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengambil bagian dalam pembicaraan.
Pembicaraan tersebut merupakan bagian dari upaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk mencapai perdamaian abadi dan mengurangi dampak krisis
Kabinet juga menegaskan kembali dukungannya untuk tindakan pencegahan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, untuk menstabilkan pasar minyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
