Bagaimanapun, dia memilih teori yang dihadirkan Ibn Khaldun (1332-1406) di dalam Muqaddimah. Menurut Chapra, di antara keunggulan model Ibn Khaldun adalah sifatnya yang multidispliner dan dinamis.

Model itu menghubungkan segenap variabel sosio-ekonomi dan politik yang penting, termasuk otoritas politik, penerapan hukum Islam, rakyat, sumber daya dan kekayaan, pembangunan, serta keadilan.

Semua itu disajikan dalam bagan yang berbentuk siklus karena tidak ada satu pun variabel yang konstan.

Delapan butir nasihat Ibn Khaldun tentang peradaban atau yang diistilahkannya sebagai kalimat hikamiyyah  adalah; (1) bahwa kekuatan negara (almulk) tidak berwujud kecuali melalui penerapan hukum syariat, (2) hukum syariat tidak bisa diterapkan kecuali oleh negara, (3) negara tidak bisa dikuatkan kecuali melalui rakyatnya, (4) rakyat tidak bisa terus hidup berkelanjutan kecuali dengan harta atau kekayaan, (5) kekayaan tidak bisa diperoleh kecuali melalui pem bangunan, (6) pembangunan tidak bisa dicapai selain melalui keadilan, (7) keadilan adalah kriteria yang dengannya Allah akan mengevaluasi umat manusia, dan (8) kedaulatan diharuskan dengan pertang gungjawaban tentang mewujudkan keadilan.

Hal lain yang membuat Chapra memilih model Ibn Khaldun adalah fokusnya pada manusia. Artinya, timbul tenggelamnya suatu peradaban amat bergantung pada kondisi sejahtera atau menderitanya manusia.

Baca juga: Terpikat Islam Sejak Belia, Mualaf Adrianus: Jawaban Atas Keraguan Saya Selama Ini

Bila manusia menjadi pusat perhatian, kata Chapra, pembangunan dan keadilan menjadi hal-hal yang paling krusial dalam siklus sebab-akibat jatuh bangunnya suatu peradaban. Dalam pandangan Ibn Khaldun, pembangunan tidak melulu mengenai ekonomi, tetapi juga kognitif dan spiritual.

Pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa mengindahkan keadilan. Chapra menggarisbawahi luasnya dimensi keadilan dan ketidakadilan da lam pemikiran Ibn Khaldun. Bapak sosiologi itu menekankan, kebijakan apa pun yang tidak didasari syariat dan memaksa orang-orang untuk menyerah kan harta dan tenaganya kepada penguasa adalah kebijakan yang tidak adil.

Pembangunan yang dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang tidak adil hanya memunculkan kemerosotan di tengah masyarakat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika