"Publik harus diberi opsi. Jangan dua pasang. Dua itu seperti memilih soal B (benar) atau S (salah). Tapi memang, kita gak bisa melampaui, karena kewenangan itu ada di partai politik," tuturnya.

Bernada kelakar, Mu'ti menyampaikan, di negara ini sekarang ada sembilan parpol yang menentukan. Jadi tidak hanya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi saja yang menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga di legislatif pun ditentukan oleh sembilan parpol.

"Kita ini sering kali dalam demokrasi mengalami masalah serius ketika parpol tidak jadi pondasi kuat untuk menjamin demokrasi dan keberlanjutan negara," ungkap Mu'ti.

Mu'ti juga mengatakan parpol-parpol harus menyerap banyak aspirasi dari masyarakat, agar sosok yang dicalonkan oleh parpol itu tidak hanya yang itu-itu saja dan ada wajah baru.

Menurutnya, sungguh keterlaluan jika Pilpres 2024 mendatang kembali hanya ada dua pasang. "Kalau kata Bang Haji Rhoma Irama, terlalu!" kata Mu'ti.

Parpol-parpol, lanjut Mu'ti, harus diberi masukan atau input supaya tidak melulu soal kekuasaan tetapi juga soal kedaulatan negara karena ini penting.

Dia juga menyampaikan, Muhammadiyah berkali-kali menyampaikan bahwa sistem tata negara Indonesia perlu ditinjau ulang dan ini sudah disampaikan sejak 2014 melalui keputusan tanwir saat itu.

"Misalnya juga soal perlunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, meski tidak dengan fungsi yang sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945," katanya.

TRANSLATE with x

 

 

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE