REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim baru untuk mengkaji ajaran di pesantren Al-Zaytun Indramayu yang diduga kerap menyimpang dan kontroversial. Tim yang terdiri dari pusat, provinsi, hingga kabupaten ini berencana untuk menyambangi langsung pesantren besutan Panji Gumilang itu.
“Sekarang tim sedang bekerja, mempersiapkan untuk mulai turun ke lapangan ke Al-Zaytun langsung, sudah dibentuk sub-sub timnya, yang ke lapangan itu ada 9 orang yang nanti langsung menuju ke sasaran ke Al-Zaytun,” kata Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian Prof Utang Ranuwijaya dalam sambungan telepon, Selasa (6/6/2023).
Prof Utang menerangkan, timnya ini terdiri atas gabungan berbagai komisi di MUI. Antara lain Komisi Fatwa MUI, Komisi Infokom MUI, lembaga dakwah khusus MUI, dan lembaga penashih buku dan konten keislaman MUI. Kemudian juga ada tim MUI dari Jawa Barat serta MUI dari Kabupaten Indramayu.
Kendati demikian, dia tidak menyebutkan kapan kunjungan tersebut akan dilakukan. Prof Utang meminta agar masyarakat menyerahkan dan memercayakan hal tersebut kepada tim yang telah dibentuk ini.
“Itu tim ya, saya tidak bisa terlalu masuk ke tugas-tugas dan rencana-rencana tim yang akan bekerja. Kita jamin semua kegiatan mereka berjalan dengan baik dan menjadi rencana strategi mereka dalam melakukan tugas tim untuk mengkaji dan meneliti di lapangan, termasuk informasi yang mereka perlu gali dari lapangan dan dari banyak pihak tentunya,” kata Prof Utang.
Hal yang jelas, ujar dia, tim akan segera melakukan kunjungan ke Al-Zaytun karena bagaimanapun pimpinan MUI telah menargetkan agar penelitian terhadap Al-Zaytun ini bisa rampung dalam waktu tiga bulan.
“Secepatnya mereka akan turun, karena memang pimpinan menargetkan, 1-2 bulan sampai paling lambat 3 bulan harus sudah selesai, rampung pembahasan penelitian termasuk turun ke lapangan langsung. Jadi, sesuai dengan SOP yang diberlakukan di MUI terkait dengan aliran-aliran keagamaan yang sedang ditangani diteliti dilakukan pengkajian,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika