REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta lembaga Kementerian Agama di daerah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, khususnya di pondok pesantren dan lembaga diniyah di daerah berjuluk Serambi Mekkahitu.
"Melalui rapat koordinasi ini, bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, guna meningkatkan kualitas pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ada di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat," kata Penjabat Bupati Aceh Barat Mahdi Efendipada rapat koordinasi Kemenag se-Aceh di Meulaboh, Senin.
Kabupaten Aceh Barat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan rakor tingkat Provinsi yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Provinsi Aceh, yang berlangsung pada 12-14 Maret 2023.
Menurut Mahdi, keberadaan dayah (pesantren tradisional) maupun pesantren moderen memiliki nilai penting dalam sejarah, khususnya di Aceh, dalam melahirkan santri-santri yang handal, teguh dan berkualitas.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, telah memberikan paradigma baru terhadap penyelenggaraan pesantren yang mendorong seluruh pesantren untuk mengembangkan nilai islam rahmatan lil ?alamiin melalui aktualisasi dalam bentuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Untuk itu, melalui pertemuan ini, Mahdi berharap nantinya bisa melahirkan sebuah rekomendasi dan konsensus bersama dalam bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
Tentunya melalui pembahasan yang dilaksanakan secara sistematis dan sinergis antara para pemangku kepentingan, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota, sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan pesantren yang ada di Aceh.
Mahdi juga mengatakan pendidikan pesantren saat ini juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin pesat, dengan tetap berpedoman pada pengembangan pendidikan pesantren melalui berbagai program peningkatan kualitas para santri, salah satunya kegiatan Musabaqah Qira?atul Kutub (MQK).
Ia berharap rakor ini dapat melahirkan berbagai inovasi, gagasan dan rekomendasi sebagai landasan dalam memajukan pendidikan diniyah dan pesantren di seluruh Aceh.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh, Ahmad Yani, menuturkan pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka memajukan pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Aceh.
"Rakor ini akan membahas secara komprehensif terkait struktur pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Aceh serta berbagai isu aktual lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi dayah, pencegahan terjadinya kekerasan fisik dan kekerasan seksual di pesantren serta menjaga kesehatan lingkungan pesantren di seluruh Aceh," ujarnya.
Disamping itu, dalam rakor tersebut juga akan membahas tentang persiapan kafilah Provinsi Aceh yang akan tampil dalam ajang MQK Nasional ke VII di Surabaya, Jawa Timur, yang akan berlangsung pada Bulan Mei 2023 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
