REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah mengajak kepkepada umat beragama di Sulteng untuk mencegah politik identitas yang berbasis dengan mengatasnamakan agama.
"Umat beragama harus bersatu padu mencegah dan melawan politik identitas berbasis agama, karena politik identitas berbasis agama hanya akan merusak kerukunan," kata Ketua FKUB Provinsi Sulteng Profesor Kiai Haji Zainal Abidin, dihubungi dari Palu, Rabu, terkait dengan rapat koordinasi nasional FKUB se-Indonesia dengan pemerintah daerah.
Zainal Abidin mengatakan FKUB se-Indonesia saat ini sedang melaksanakan rapat koordinasi nasional dengan pemerintah daerah, yang salah satu inti pembahasannya adalah membahas kerukunan umat beragama di tahun politik atau Pemilu 2024.
Sehingga diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dengan FKUB dan komponen umat beragama dalam merawat kerukunan Indonesia di masa kini dan akan datang.
"Lebih khusus dalam waktu dekat di tahun politik, kita harapkan kerukunan umat beragama tetap terjaga dengan baik," ucapnya.
Menurut dia, politik identitas yang berbasis pada agama bukan hanya mengancam semangat nasionalisme, tetapi dapat menghancurkan bangunan kerukunan umat beragama.
Politik identitas berbasis agama sangat kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran setiap agama yang semestinya mendorong dan menginspirasi pemeluknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama.
Politik identitas, menurut Zainal, merupakan salah satu strategi yang digunakan kelompok tertentu untuk mendapatkan suara masyarakat dengan menyalahgunakan persamaan, baik itu persamaan kelompok, ras, agama, dan daerah asal.
Oleh karena itu, katanya, politik identitas pada dasarnya berpotensi menciptakan sekat-sekat antarwarga berdasarkan identitas primordial seperti ras, suku, agama, dan gender.
"Hal ini jika dibiarkan akan menjadi ancaman bagi nasionalisme," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
