Kamis 26 Jan 2023 21:46 WIB

Swedia Dinilai tak Jelas, Mengecam Pembakaran Alquran, tapi Membiarkan Pelakunya

Yang disayangkan, pembakaran Alquran Rasmus terjadi dalam penjagaan Polisi Swedia

Rep: Mabruroh/ Red: Erdy Nasrul
Pelajar Palestina membakar bendera Swedia saat berunjuk rasa mengecam aksi pembakaran Alquran oleh politisi sayap kanan Swedia Rasmus Paludan, di Gaza, Selasa (24/2/2023) waktu setempat.
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Pelajar Palestina membakar bendera Swedia saat berunjuk rasa mengecam aksi pembakaran Alquran oleh politisi sayap kanan Swedia Rasmus Paludan, di Gaza, Selasa (24/2/2023) waktu setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Sebanyak 70 negera menggelar pertemuan pasca insiden pembakaran Alquran di Swedia yang memicu protes dan kecaman di seluruh dunia. Deklarasi hasil pertemuan tersebut menyebutkan bahwa umat Islam tidak akan menjawab provokasi dan serangan melalui cara-cara ilegal.

Pertemuan secara online yang dihadiri oleh 130 peserta dari 70 negara ini, sepakat bahwa serangan terhadap Alquran di Belanda dan Swedia melanggar hukum, kepercayaan, dan nilai-nilai universal.

“Kami sangat menolak dan mengutuk sikap keji ini. Memalukan dan tidak bertanggung jawab membiarkan tindakan tidak manusiawi tersebut, Terlebih itu dilakukan di bawah penjagaan dan perlindungan polisi,” kata Kepala Urusan Agama (Diyanet) Ali Erbas, dilansir dari Daily Sabah, Kamis (26/1/2023).

Kecaman Erbas muncul setelah Swedia mengizinkan protes akhir pekan yang mencakup pembakaran Alquran di luar Kedutaan Besar Stockholm di Ankara di bawah perlindungan polisi. Pembakaran Alquran dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras.

Para pemimpin Swedia mengecam keras pembakaran Alquran tetapi membela definisi luas negara mereka tentang "kebebasan berbicara". Sementara itu, insiden di Swedia diprotes di seluruh dunia dengan negara-negara Muslim mengumumkan kecaman dan kritik dari PBB, Amerika Serikat dan Jerman.

Rencana kunjungan menteri luar negeri Swedia dan ketua parlemen ke Turki dibatalkan menyusul ketegangan tersebut. Ini diikuti oleh insiden serupa ketika politisi Belanda Edwin Wagensveld, kepala PEGIDA sayap kanan, merobek halaman dari kitab suci sebelum membakarnya.

Wagensveld mengklaim dalam video bahwa dia mendapat izin dari otoritas lokal untuk "penghancuran Alquran" di depan gedung parlemen di Den Haag. “Jelas bahwa wacana kebebasan dan klaim demokrasi di tempat di mana serangan terhadap kepercayaan dan kesucian menjadi hal biasa hanyalah kemunafikan dan standar ganda,” kata Erbas, menambahkan bahwa umat Islam prihatin dengan meningkatnya serangan terhadap Islam di Eropa.

“Ini adalah gerhana mental yang lengkap bahwa pihak berwenang lebih memilih untuk tetap tidak peka, menggunakannya sebagai bahan politik dan mendukung sikap bermusuhan daripada menyelesaikan masalah ini,” katanya lebih lanjut dan mengindikasikan bahwa insiden ini akan berdampak negatif pada koeksistensi.

Ratifikasi pada bulan Juli

Insiden itu juga membayangi tawaran NATO Swedia dan Finlandia. Menteri luar negeri Finlandia mengatakan pada Rabu bahwa dia berharap proses ratifikasi NATO Finlandia dan Swedia akan selesai menjelang pertemuan puncak aliansi di Vilnius pada bulan Juli, meskipun  aea perselisihan dengan Turki. Ankara pada Selasa menunda pembicaraan aksesi NATO dengan Swedia dan Finlandia, setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk Stockholm karena mengizinkan pembakaran Alquran di luar kedutaan Swedia Turki.

Tetapi Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto mengatakan pada konferensi pers di Latvia dengan rekannya Edgars Rinkevics, "Kami berharap menjelang KTT Vilnius NATO, ratifikasi Finlandia dan Swedia dapat berlanjut."

Haavisto mengakui protes tersebut telah menyebabkan "cegukan" dalam jadwal ratifikasi Turki, tetapi mengatakan negara Nordik itu bekerja sama dengan Swedia dalam masalah ini.

“Dengan Turki, saat ini kami tidak memiliki jadwal," katanya, menambahkan bahwa pemilihan Turki pada pertengahan Mei mungkin menjadi bagian dari penundaan. “Tapi kami melihat slot waktu singkat setelah pemilihan dan sebelum KTT Vilnius di mana kami berharap proses ratifikasi bisa berlanjut," tambah Haavisto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement