Sabtu 05 Nov 2022 09:25 WIB

Amandemen Hak Penggunaan Jilbab di Ruang Publik Turki Terus Digaungkan

Partai Erdogan memperjuangkan hak jilbab untuk Muslimah di ruang publik Turki

Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah
Mahasiswi turki Berjilbab di Kampus (ilustrasi). Partai Erdogan memperjuangkan hak jilbab untuk Muslimah di ruang publik Turki
Foto:

Usai kunjungan Partai AK, Wakil Ketua Grup CHP Engin Altay mengatakan, partainya tidak akan menjadi bagian dari upaya amandemen konstitusi.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Bozdağ mengatakan, “Kami fokus pada kerangka umum dan menyatakan bahwa kami membutuhkan kontribusi dan pendapat mereka untuk proses persiapan. Kami mengatakan bahwa kami akan mempresentasikan proposal ke Parlemen setelah mengklarifikasi dan membentuknya sesuai dengan pandangan dan pendapat mereka.”

Bozdağ menggarisbawahi bahwa Partai AK tidak pergi ke kunjungan dengan amandemen yang sudah disiapkan tetapi prosesnya akan dibentuk bersama dengan pandangan dari pihak lain.

HDP dan IP menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka akan membahas masalah ini di dalam partai mereka dan menyatakan pandangan mereka setelah proses ini.

Baca juga: Ditanya Kiai Marsudi Soal KM 50, Prof Mahfud: Bukan Pelanggaran HAM Berat, Tapi…

Wanita berkerudung Turki telah lama berjuang di bawah undang-undang yang mencegah mereka mengenakan jilbab di sekolah sebagai pelajar dan di lembaga publik sebagai profesional, meskipun ada prevalensi wanita berjilbab di negara itu. 

CHP telah memicu sentimen anti-jilbab di antara orang-orang dan mendukung undang-undang yang melarangnya.

Masalah larangan jilbab memegang tempat penting dalam debat publik dan politik di Turki sepanjang 1990-an dan 2000-an.

Larangan jilbab di Turki pertama kali diterapkan secara luas pada 1980-an tetapi menjadi lebih ketat setelah 1997 ketika militer memaksa pemerintah konservatif untuk mengundurkan diri dalam sebuah insiden yang kemudian dijuluki "kudeta postmodern" 28 Februari.

Parlemen mencabut larangan pelajar perempuan mengenakan jilbab di universitas pada  2008 dalam sebuah langkah yang diperjuangkan Erdogan dan yang oleh anggota parlemen CHP, termasuk Kilicdaroglu, telah berusaha untuk tidak berhasil memblokirnya di pengadilan konstitusi.

Pada 2013, Turki mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab di lembaga-lembaga negara di bawah reformasi yang menurut pemerintah dirancang untuk meningkatkan demokrasi.

 

 

Sumber: dailysabah  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement