100 Tahun Sejak Masjid Pertama Prancis Dibangun, Perjuangan Muslim Terus Berlanjut

Sayangnya, pemerintah setempat menolak permintaan tersebut dan membawa kasus ke pengadilan dua kali. Selain tidak ramahnya pemerintah, kendala lain yang dirasakan adalah masalah pendanaan.

Dikutip France 24, Rabu (2/11/2022), Prancis melarang pendanaan publik untuk organisasi keagamaan sejak Undang-Undang Separatisme diperkenalkan pada 2021. Di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, regulasi itu sangat merugikan Muslim.

Ini membuat sebagian besar tempat ibadah dibayar oleh jamaah yang hadir. Saking tidak ada dana, beberapa masjid di Paris selatan yang digunakan oleh 600 orang terpaksa tidak memiliki jendela. Tidak jarang juga mereka sholat di ruangan bawah tanah.

Rrektor Masjid Agung Paris Chems-Eddine Hafiz mengatakan ini merupakan kabar negatif bagi umat Muslim di Prancis. “Untuk menjalankan ajaran agama, umat Muslim perlu mempunyai tempat ibadah yang layak dan mempunyai kendali penuh,” kata Hafiz.

Hafiz menjelaskan jika jumlah tempat ibadah kurang, ini akan membawa gambaran buruk tentang Islam. Misal, ketika jamaah dipaksa untuk sholat di jalan.

“Ketika kami pergi untuk sholat, kami perlu memiliki tempat yang bersih. Dalam Islam, sebelum sholat ada proses persiapan diri, yaitu berwudhu. Kami harus berada di tempat yang cukup bersih untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi, menurut saya, sholat di jalan merupakan hal yang mengerikan dan kami harus berusaha menghindarinya," ujar dia.

Untuk ke depannya, Hafiz berharap pemerintah dapat mengatasi masalah ini secepatnya. “Saya berharap para pemimpin baik dari presiden maupun menteri dalam negeri yang berurusan dengan agama dapat mencari solusi dan menenangkan kekhawatiran umat Islam yang menjadi perhatian kita saat ini,” tambahnya.