REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jaringan Muslim Madani (JMM) meminta agar peristiwa Wanita Bersenpi yang mencoba menerobos Istana Negara pada Selasa (25/10/2022) kemarin harus menjadi catatan dan perhatian serius semua pihak terutama pemerintah dan aparat penegak hukum kaitannya dengan potensi nyata ancaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Indonesia.
Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal, mengapresiasi kewaspadaan dan gerak cepat serta terukur dari pihak keamanan sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.
Dia mengatakan, pelaku diduga bergerak atas motivasi sendiri (lone wolf) karena telah terpapar paham dan ideologi radikal.
Namun demikian ada fakta yang harus diselidiki lebih jauh utamanya soal senjata api jenis FN yang dibawa pelaku dimana jenis senjata tersebut adalah pistol semi otomatis yang diproduksi Fabrique Nationale d’Armes de Guerre-Herstal (FN Herstal) di Belgia.
“Darimana perempuan tersebut mendapatkan senpi termasuk mendalami apakah ada yang menyediakan perlu untuk diungkap?,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Dia menjelaskan, pelaku yang diduga terpapar paham radikal serta simpatisan organisasi radikal sebagaimana yang disampaikan BNPT menjadi gambaran nyata bahwa penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara kita.
"Paham tersebut adalah jelas musuh bersama, musuh peradaban dan kemanusiaan universal, tidak terkait dengan agama manapun," ujar dia.
Menurut dia, kejadian serupa juga mengingatkan pada peristiwa sebelumnya seperti ancaman bom di Istana Negara pada 2016 dan upaya percobaan teror di mabes Polri oleh Zakiah Aini pada 2021.
Baca juga: Pengakuan Mengharukan di Balik Islamnya Sang Diva Tere di Usia Dewasa
Bahwa, kata dia, dari kejadian tersebut setidaknya ada fakta pelibatan kaum perempuan dalam aksi teror. Hal ini cukup memprihatinkan. Maka dibutuhkan upaya khusus terhadap kelompok perempuan dalam mencegah dan menanggulangi aksi teror.
Dia meminta pemerintah harus terus bekerja keras bersama stakeholder lainnya melakukan upaya antisipasi kewaspadaan dini dan mitigasi mencegah penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Indonesia.
Salah satunya dengan terus menggencarkan program deradikalisasi yang efektif dan efisien baik melalui penegakan hukum, pendidikan moderasi beragama maupun pemberdayaan masyarakat.
“Jangan kendor dan lengah karena penyebaran paham tersebut termasuk yang terpapar kemungkinan masih banyak,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika