Jumat 30 Sep 2022 17:05 WIB

Israel Bantah Resolusi PBB Soal Penghentian Permukiman Ilegal

Tidak ada kemajuan yang dibuat oleh Israel dan Palestina dalam resolusi.

Rep: Meiliza Laveda/ Red: Ani Nursalikah

Foto: AP

Aktivis sayap kanan Israel dari Gerakan Pemukiman Nachala mendirikan bangunan sementara sebagai bagian dari protes yang menyerukan pendirian pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki, di Habima Square di Tel Aviv, 12 Juli 2022. Mahkamah Agung Israel pada hari Rabu 27 Juli 2022, telah membuka jalan bagi penduduk pos terdepan permukiman Yahudi Tepi Barat Mitzpe Kramim untuk tetap tinggal di rumah mereka, membatalkan perintah penggusuran sebelumnya yang menetapkan bahwa tanah tersebut telah dibeli secara ilegal. Warga Palestina khawatir ini bisa menjadi preseden untuk perselisihan di masa depan atas permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah Palestina milik pribadi. Israel Bantah Resolusi PBB Soal Penghentian Permukiman Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Israel melanjutkan bantahannya terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2016 yang menuntut penghentian secepatnya semua aktivitas permukiman di tanah yang diinginkan Palestina. Utusan Timur Tengah PBB mendesak untuk memajukan rencana pembangunan hampir 2.000 unit rumah dalam tiga bulan terakhir.

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland mengatakan tidak ada kemajuan yang dibuat oleh Israel dan Palestina dalam resolusi. Tidak ada tuntutan lain selain mencegah semua kekerasan terhadap warga sipil, menahan diri dari tindakan provokasi, hasutan dan retorika, membedakan antara wilayah Israel dan wilayah yang diduduki sejak perang 1967, dan mengerahkan upaya kolektif untuk meluncurkan negosiasi yang kredibel.

Baca Juga

Dia mengutip beberapa langkah positif selama periode tiga bulan yang berakhir 20 September, yaitu kontak antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pejabat tinggi Israel pada bulan Juli, penerbitan Israel sekitar 16 ribu izin untuk pekerja dan bisnis untuk warga Palestina di Gaza, dan peningkatan impor 1,5 persen dan peningkatan ekspor 54 persen melalui penyeberangan utama Kerem Shalom dari Israel ke Gaza dibandingkan dengan rata-rata bulanan untuk dua kuartal pertama tahun 2022.

Namun, Wennesland mengatakan ingin terus melihat kemajuan. “Kami ingin terus melihat sedikit kemajuan dalam mengimplementasikan resolusi tersebut sejak diadopsi pada Desember 2016,” kata Wennesland, dilansir Al Arabiya, Jumat (30/9/2022).

Resolusi tersebut disetujui oleh Dewan Keamanan ketika Amerika Serikat (AS) pada pekan terakhir pemerintahan Obama. Sementara pada pemerintahan Trump sangat menentang resolusi tersebut.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan sejak hari pertama pemerintahan Biden telah mendukung solusi dua negara, posisi yang ditegaskan kembali oleh Presiden Joe Biden kepada para pemimpin dunia pada pertemuan tingkat tinggi pekan lalu di Majelis Umum. Dia mengatakan banyak pemimpin membuat seruan serupa.

“Pentingnya seruannya untuk perdamaian antara Israel dan Palestina tidak boleh diremehkan. Saya juga ingin mengakui komitmen Presiden Abbas terhadap non-kekerasan dan penegasan kembali dukungannya untuk solusi dua negara,” kata Thomas-Greenfield.

Namun, dia mengatakan sekarang saatnya untuk membuat kemajuaan yang nyata. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour meminta Dewan Keamanan untuk mulai menerapkan resolusinya. Sekarang kata dia sudah seharusnya mengusulkan langkah-langkah praktis untuk mulai menerapkan solusi dua negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika