Selasa 16 Aug 2022 15:51 WIB

Uni Eropa Minta Taliban Ubah Kebijakan, Berikan Hak pada Perempuan

Uni Eropa mengatakan Taliban harus menghormati hak perempuan.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Ani Nursalikah
Perempuan pengungsi Afghanistan di perbatasan Polandia -Belarusia. Uni Eropa Minta Taliban Ubah Kebijakan, Berikan Hak pada Perempuan
Foto: Dw.com
Perempuan pengungsi Afghanistan di perbatasan Polandia -Belarusia. Uni Eropa Minta Taliban Ubah Kebijakan, Berikan Hak pada Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah setahun kelompok Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, keamanan di Taliban berangsur berjalan. Namun, Uni Eropa memberi catatan Taliban harus memberikan hak-hak dasar bagi kaum perempuan di negara itu.

Uni Eropa mengatakan Taliban harus menghormati hak-hak anak perempuan, perempuan dan minoritas, setahun setelah penarikan pasukan AS, dan kelompok ini mengambil alih Afghanistan. Dalam 12 bulan sejak penarikan pasukan AS dan sekutunya, negara ini masih berjuang dengan kemiskinan, kekeringan dan kekurangan gizi.

Baca Juga

Sementara itu, harapan di antara kaum perempuan membangun masa depan di negara tersebut juga ikut memudar. Padahal kaum perempuan di Afghanistan selama ini juga memiliki peran besar ikut menentukan di masa depan negara itu.

Kondisi Afghanistan secara fisik saat ini lebih aman, daripada ketika Taliban sebelum menjadi pemerintah, saat masih berperang melawan pasukan AS dan sekutu pemerintahan Afghanistan sebelum mereka. Tetapi kondisi saat ini ada tekanan besar di sektor ekonomi, yang sebagian besar disebabkan oleh isolasi Taliban yang juga dilakukan pemerintah barat menolak mengakui pemerintahan Taliban.

 

Kondisi saat ini, bantuan pembangunan yang sangat diandalkan negara itu telah dipotong oleh dunia internasional. Pasalnya dunia menuntut agar Taliban menghormati hak-hak warga Afghanistan, terutama hak anak perempuan yang dibatasi untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan.

"Satu tahun setelah Taliban mengambil alih kendali Afghanistan, situasi kemanusiaan memburuk, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas meningkat, khususnya terhadap perempuan, anak perempuan dan minoritas," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, Senin (15/8/2022).

"Saya menyerukan kepada mereka yang secara de facto memegang kekuasaan di Kabul untuk membalikkan keputusan dan perilaku yang tidak dapat diterima ini," tambahnya.

Saat ini, sekitar 25 juta warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan. Dimana lebih dari setengah populasi, dan PBB memperkirakan hingga 900 ribu pekerjaan bisa hilang tahun ini karena ekonomi negara itu telah terhenti.

Masyarakat sipil dan media independen juga terus berkurang, dengan banyak anggotanya meninggalkan negara itu. Misi PBB untuk Afghanistan mengatakan dalam tinjauan baru-baru ini bahwa kelompok itu membatasi perbedaan pendapat dengan menangkap jurnalis, aktivis, dan pengunjuk rasa.

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement