REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH– Amnesty International dalam laporannya mengungkapkan, pembongkaran besar-besaran yang diinisiasi otoritas Saudi dalam rencana pembangunan dan revitalisasi kota pelabuhan Jeddah, akan mengakibatkan lebih dari 500 ribu penduduk yang kehilangan tempat tinggal.
Amnesty International menyebut langkah itu melanggar standar hak asasi manusia. Pengusiran paksa dan pembongkaran untuk memberi jalan bagi proyek urbanisasi gaya modern baru telah memukul pekerja migran asing dengan keras.
Penjabat Wakil Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Diana Semaan, mengatakan di balik citra progresif dan mewah yang coba ditampilkan Arab Saudi kepada dunia, ada kisah-kisah yang menunjukkan dugaan pelanggaran.
"Mereka mengusir penduduk dari rumah mereka tanpa kepekaan apa pun dan memberi mereka waktu untuk pergi atau kompensasi yang memadai untuk mencari alternatif, tetapi mereka juga telah mendiskriminasi ratusan ribu warga negara asing dengan mengecualikan mereka dari skema kompensasi," kata dia seperti dilansir Asia News, Ahad (26/6/2022).
Selama rentang waktu antara 2021 dan awal 2022, pejabat tinggi administratif mengusir ratusan ribu orang dari rumah mereka.
Dokumen dari kotamadya Jeddah menunjukkan bahwa pengambilalihan harus diimbangi dengan serangkaian kompensasi, yang dijanjikan sebagai kompensasi.
Namun, orang asing dan migran dikecualikan dari aturan ini. Mereka merupakan 47 persen dari jumlah total mereka yang terpaksa mencari pemukiman kembali.
Middle East Eye dalam survei yang dilakukannya, menyebutkan, penduduk Jeddah terkejut oleh pembongkaran itu dan mereka hanya diberi sedikit waktu untuk menemukan akomodasi lain atau untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetangga, yang telah tinggal bersama mereka selama beberapa generasi. Beberapa terpaksa meninggalkan perabotan mereka di tempat terbuka, mencari perlindungan di bawah jembatan.
Jeddah adalah kota terbesar kedua di Arab Saudi, dan rumah bagi 4,5 juta orang. Jeddah adalah pusat ekonomi utama dan pintu gerbang ke Makkah bagi jutaan jamaah Muslim setiap tahun dalam perjalanan mereka untuk menunaikan ibadah haji.
Rencana pembangunan yang mengakibatkan pengusiran lebih dari setengah juta orang dari Jeddah adalah bagian dari program reformis ekonomi, sosial dan budaya yang disebut "Visi 2030" dan diinginkan secara pribadi oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman.
Ini adalah proyek besar yang menyentuh berbagai sektor kehidupan negara, tetapi juga berisiko membuat kelompok termiskin dan terlemah terpinggirkan.
Sumber: asianews
Ikuti Whatsapp Channel Republika