REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sebuah komisi penyelidikan independen yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah perang Gaza 2021 mengatakan Israel harus melakukan upaya lebih untuk mengakhiri pendudukan. "Mengakhiri pendudukan saja tidak akan cukup," kata laporan itu yang dirilis pada Selasa (7/6/2022).
PBB mendesak tindakan tambahan untuk memastikan penikmatan hak asasi manusia yang setara. Ini mengutip bukti yang mengatakan Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan dan mengejar kontrol penuh atas apa yang disebutnya Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, yang diambil oleh Israel dalam perang 1967.
"Ini adalah laporan yang bias dan sepihak yang dinodai dengan kebencian terhadap Israel dan berdasarkan serangkaian panjang laporan sepihak dan bias sebelumnya," kata Kementerian Luar Negeri Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengulangi penentangan Washington terhadap penyelidikan itu dan mengatakan laporan itu tidak mengurangi kekhawatiran AS atas pendekatan sepihak dan bias yang tidak memajukan prospek perdamaian.
Dilansir The New Arab, Selasa (7/6/2022), laporan tersebut mengatakan Israel memberikan status sipil, hak, dan perlindungan hukum yang berbeda kepada minoritas Arab. Hal itu merujuk pada undang-undang Israel yang menolak naturalisasi bagi orang Palestina yang menikah dengan orang Israel. Menurut Israel, pembatasan semacam itu melindungi keamanan nasional dan karakter Yahudi di negara itu.
Israel menarik diri dari Gaza pada 2005 tetapi, dengan bantuan Mesir, menekan perbatasan daerah kantong yang sekarang diperintah oleh Hamas. Otoritas Palestina memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat yang dipenuhi dengan permukiman Israel.
Pertempuran Gaza disertai dengan kekerasan jalanan yang jarang terjadi di Israel antara warga Yahudi dan Arab. Hamas menyambut baik laporan itu dan mendesak penuntutan para pemimpin Israel atas apa yang dikatakannya sebagai kejahatan terhadap rakyat Palestina.
Otoritas Palestina juga memuji laporan itu dan menyerukan pertanggungjawaban dengan cara yang mengakhiri impunitas Israel. Laporan itu akan dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa minggu depan. Badan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum.
Amerika Serikat keluar dari Dewan HAM pada 2018 dengan alasan adanya bias kronis terhadap Israel. AS baru bergabung kembali sepenuhnya tahun ini.
Tidak seperti biasanya, komisi penyelidikan yang beranggotakan tiga orang dari Australia, India dan Afrika Selatan memiliki mandat terbuka. Seorang diplomat mengatakan mandatnya sudah menjadi masalah sensitif.
"Orang-orang tidak menyukai gagasan tentang keabadian," katanya.
https://english.alaraby.co.uk/news/israel-has-no-intention-ending-occupation-un
Ikuti Whatsapp Channel Republika