REPUBLIKA.CO.ID,NEWDELHI–Sebuah film India yang baru-baru ini dirilis berjudul The Kashmir Files telah dituduh mempromosikan Islamofobia oleh para pemimpin politik dan aktivis di seluruh negeri. Seorang politisi regional dari partai oposisi mengatakan film itu ingin memicu ketegangan antara umat Hindu dan Muslim, dan menyalahkan partai BJP nasionalis Hindu yang mengobarkan api kebencian.
“Saya mengutuk keras pemerintah BJP karena mendorong politik yang memecah belah,” kata KC Alagiri, Ketua Komite Kongres di negara bagian Tamil Nadu di Selatan dilansir dari The New Arab, Kamis (31/3/2022).
Awal bulan ini, mantan kepala menteri negara bagian Jammu dan Kashmir di India menuduh pemerintah nasional dengan sengaja mencabik-cabik komunitas Hindu dan Muslim. Sementara mantan menteri utama lainnya Omar Abdullah mengatakan bahwa banyak kebohongan telah diproyeksikan di film tersebut.
Film Kashmir Files didasarkan pada kisah nyata eksodus minoritas Hindu Kashmir, yang dikenal sebagai Pandit Kashmir, ratusan di antaranya terpaksa meninggalkan rumah mereka pada awal 1990-an setelah dianiaya dan diancam oleh kelompok Islam radikal.
Namun, film tersebut dituduh mempersenjatai penderitaan Pandit Kashmir untuk menciptakan lingkungan permusuhan dan antagonisme terhadap Muslim di Kashmir dan di seluruh negeri. Pengguna media sosial telah membagikan contoh penonton bioskop yang menyerukan kekerasan terhadap Muslim.
Film ini telah dipuji oleh beberapa pemimpin BJP terkenal di seluruh negeri, termasuk Modi. Beberapa negara bagian yang dikelola BJP telah menyatakan film tersebut akan ditayangkan bebas pajak di bioskop. Pemimpin Kongres Shashi Tharoor mengutuk langkah itu dan melabeli BJP sebagai penyerang disintegrasi dan ketidakharmonisan.
Sejarah Kashmir adalah subjek yang kontroversial dan kompleks di India dan eksodus Pandit Kashmir, seperti perjuangan Muslim Kashmir di bawah kehadiran besar tentara India, sebagian besar telah diabaikan di sebagian besar India.
Selama beberapa tahun terakhir, New Delhi diam-diam mendukung serangan terhadap Muslim termasuk di Kashmir, di mana pemerintah Modi mencabut status otonomi kawasan itu pada 2019. Akibatnya, warga Kashmir kehilangan konstitusi, bendera, dan kemampuan untuk memerintah diri sendiri.
Kashmir, yang merupakan satu-satunya negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di India, kemudian dibelah menjadi dua wilayah, di tengah kekhawatiran bahwa New Delhi bertujuan untuk mengubah demografi wilayah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika