Wapres mendukung empat program studi magister yang sudah dibentuk dan telah berjalan di UIII, yaitu studi Islam, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu pendidikan. Namun, Wapres menekankan agar dapat dilanjutkan dengan pengayaan kurikulum kajian Islam berskala internasional.
"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional," pinta Wapres.
Wapres pun meminta Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), serta Rektor UIII agar segera melakukan penyempurnaan kurikulum dan program studi sesuai dengan standar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan kampus berskala internasional.
Selain itu, diperlukan juga penguatan akademik dan riset yang senafas dengan misi pendirian UIII sebagai center of excellence peradaban Islam global.
"Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII," katanya.
Pada kesempatan itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan UIII hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3. Adapun jumlah mahasiswa kumulatif pada tahun ajaran 2021/2022 ini, baru 100 mahasiswa magister dan belum ada mahasiswa tingkat doktoral.
“Namun pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah mahasiswa magisternya diharapkan sudah meningkat menjadi 500 orang, dan jumlah mahasiswa doktor kumulatifnya sebanyak 200 orang, sehingga total menjadi 700 mahasiswa,” ungkap Yaqut.
Sementara, Rektor UIII, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa antusiasme mahasiswa asing untuk belajar di UIII sangat tinggi. Saat UIII membuka beasiswa untuk 100 mahasiswa asing, menurutnya lebih dari 1000 orang dari 59 negara yang mendaftar dalam waktu 40 hari dan kini sedang dalam tahap seleksi.
"Tidak hanya itu, para Duta Besar Negara Sahabat juga bergembira sekali menawarkan kerjasama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, bahkan ada yang menawarkan diri untuk ikut membangun [sarana] fisik," kata Komaruddin.
Hadir pula dalam rakor tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
