Namun, anggota parlemen lain, Gudrat Hasanguliyev, menyebut amandemen itu melanggar konstitusi. Pasal 18 konstitusi Azerbaijan mengatakan, "Agama terpisah dari negara di Republik Azerbaijan."
"Dengan membuat perubahan inkonstitusional yang terang-terangan, kami mengekspresikan sikap inkonstitusional," kata Hasanguliyev dalam diskusi 15 Februari. Dia mengatakan, komite parlemen seharusnya bekerja untuk meningkatkan literasi agama di negara ini.
Sedangkan, anggota komite parlemen lainnya, Jeyhun Mammadov, membenarkan pembatasan baru dengan mengkritik ulama negara itu secara luas. Imam harus memiliki reputasi tinggi, pengetahuan yang mendalam, dan posisi yang pro terhadap negara.
"Sehingga mereka harus diperiksa oleh pemerintah. Kontrol negara atas kegiatan keagamaan mencegah pelanggaran. Ulama harus diangkat oleh negara. Tidak ada yang aneh di sini," ucapnya.
Peraturan baru hanya membahas mayoritas Muslim di negara itu. Karena itu, komite negara tidak akan mengambil alih wewenang untuk mengangkat imam-imam Kristen atau rabi-rabi Yahudi. Beberapa kalangan di Azerbaijan memandang hal itu sebagai bentuk inkonsistensi dan pelanggaran terhadap konstitusi.
"Semua keyakinan agama sama di depan hukum. Dengan logika ini, untuk memastikan penunjukan kesetaraan di gereja dan sinagog harus dibuat oleh komite negara," tulis pengacara Javad Javadov di Facebook.
Baca juga: Kisah Puji dan Agus, Suami Istri yang Bersama-sama Masuk Islam
Analis agama di Azerbaijan, Kanan Rovshanoglu mengatakan, peraturan baru akan menjadi kelanjutan dari tren yang telah terlihat selama bertahun-tahun. Menurutnya, nantinya kegiatan keagamaan akan diselenggarakan secara langsung atau tidak langsung oleh lembaga pemerintah.
"Pendanaan untuk komunitas agama (Muslim), propaganda agama, pencetakan buku, program, dan lainnya, serta pendidikan agama telah dicabut dari Dewan Muslim Kaukasus. Azerbaijan dengan demikian tampaknya bergerak menuju model Turki di mana ada pengaruh pemerintah terhadap agama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
