NU didirikan oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari bersama para kiai lainnya pada 16 Rajab 1344 Hijriah, yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2022. Menjelang satu abad usianya ini, NU dinilai sebagai organisasi yang telah istiqomah menjalankan politik wasathiyah atau politik moderat.

Pengamat Politik Islam, Adi Prayitno mengatakan, NU merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang telah banyak berkiprah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Di samping itu, menurut dia, NU juga turut berkiprah dalam politik kebangsaan.

“Intinya NU tetap istiqomah di jalan sebagai politik jalan tengahnya itu, politik moderat, politik wasathiyah, yang manganggap persoalan keagamaan dan keindonesiaan kita itu sudah selesai,” ujar Adi kepada Republika.co.id, Rabu (16/2).

Dalam menjalankan politik kebangsaan ini, menurut dia, banyak aktivis-aktivis NU yang kemudian tampil ke muka, terutama sejak Pilpres 2019 lalu. Menurut Adi, aktivis NU mencoba untuk selalu menarasikan Islam Wasathiyah dan menghalau kelompok yang selama ini selalu menghadapkan antara Islam dan demokrasi atau mempertentangkan antara Islam dan Pancasila.

“NU berdiri tegak di situ bahwa Indonesia itu sebenarnya dalah negara yang sudah final, tidak ada lagi upaya-upaya untuk mempertentangkan antara kelompok Islam dan negara, antara Islam dengan kelompok-kelompok politik tertentu,” ucap dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sepanjang Pipres 2019 sampai sekarang, menurut dia, NU selalu menjadi garda terdepan yang mengampanyekan Islam moderat, Islam khas Nusantara, dan Islam yang beradaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal.

“Kalau melihat hingar bingarnya di Pilpres, ketika isu agama cukup kuat, maka NU di situ bergelut memang menjadi kelompok yang paling depan memerangi pihak-pihak yang selalu mencoba mendistori demokrasi, anti-Pancasila, dan anti-NKRI,” kata Adi.

Adi menambahkan, setelah NU berkembangan dengan pesat, tarikan NU ke dunia politik memang cukup kuat. Menurut dia, kurang lebih 15-20 tahun belakangan ini NU selalu dikaitkan dengan persoalan politik dan bahkan diasosiakan dengan partai politik tertentu.  

Karena itu, kata dia, tidak mengherankan jika Ketum PBNU sekarang, KH Yahya Cholil Staquf mencoba mengembalikan NU sebagai gerakan civil society. Menurut dia, Gus Yahya ingin menghilangkan unsur-unsur politik pragmatis di tubuh NU.

“Itu sebenarnya tantangan ke depannya bagaimana NU memposisikan diri sebagai ormas Islam besar yang kemudian tetap istiqomah berdiri tegak di antara tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara melalui pendidikan madrasah dan pesantren,” jelas Adi.