Sikap negara yang tidak ramah terhadap penduduk Muslimnya bukanlah fenomena baru. Misalnya, hingga saat ini, Athena dikenal sebagai satu-satunya ibu kota Eropa yang tidak memiliki masjid, meskipun diperkirakan ada 300 ribu Muslim di wilayah Athena Raya. Pada November 2020, untuk pertama kalinya sejak abad ke-19, Athena menyaksikan peresmian masjid resmi, ketika upaya bertahun-tahun oleh komunitas Muslim akhirnya membuahkan hasil.

Turki telah lama mengecam pelanggaran Yunani terhadap hak-hak Muslim dan minoritas Turki, dari menutup masjid dan masjid bersejarah runtuh, menolak untuk mengakui pemilihan mufti mereka sendiri oleh Muslim. Tindakan ini melanggar Perjanjian Lausanne 1923 serta putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). Ini membuat Yunani menjadi negara yang mencemooh hukum, kata pejabat Turki.

Demikian pula, pemilihan mufti, atau ulama Islam, oleh umat Islam di Yunani telah menjadi titik pertengkaran lain yang menyebabkan masalah bagi umat Islam di negara itu. Meskipun diatur oleh Traktat Athena 1913, sebuah pakta Kekaisaran Yunani-Utsmaniyah yang diterapkan Athena pada 1920, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih mufti mereka sendiri. 

Namun, pada 1991, yang melanggar hukum internasional, Yunani membatalkan perjanjian tersebut. perjanjian dan secara tidak sah mulai menunjuk mufti itu sendiri. Para mufti yang ditunjuk oleh negara Yunani sejak itu telah merampas hak yurisdiksi Muslim lokal atas masalah keluarga dan warisan. Akibatnya, mayoritas Muslim Turki di Trakia Barat tidak mengakui mufti yang ditunjuk Yunani dan malah memilih mufti mereka sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika