Stanton juga mengutip pencabutan status otonomi khusus Kashmir yang dikelola India pada 2019. Kebijakan ini melucuti warga Kashmir dari posisi khusus yang mereka miliki selama tujuh dekade. Ada pula Amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun yang sama, yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama, tetapi mengecualikan Muslim.
Genocide Watch mulai memperingatkan akan terjadinya genosida di India pada 2002, ketika kekerasan antarkomunal selama tiga hari di negara bagian Gujarat di bagian barat mengakibatkan pembunuhan lebih dari 1.000 Muslim. Sekitar 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India adalah Muslim, sementara 80 persen adalah Hindu.
Partai BJP (Partai Bharatiya Janata) tempat Perdana Menteri Narendra Modi bernaung dianggap menjadi biang kerok yang mendorong penganiayaan terhadap Muslim dan minoritas lainnya, oleh nasionalis Hindu garis keras sejak Modi berkuasa pada 2014.
Seorang analis mengatakan Hindu Mahasabha berada di ujung tren yang lebih luas di India. Meskipun kelompok ini tidak secara langsung terkait dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi, kondisi ini telah memberi mereka dukungan diam-diam dan membuat mereka semakin berani, kata para analis.
Di sisi lain, analis mengkhawatirkan eskalasi kondisi ini menimbulkan bahaya serius bagi minoritas, terutama Muslim. Kondisi bisa bertambah buruk mengingat beberapa negara bagian India menuju momen pemungutan suara dalam beberapa bulan mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
