REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan PBNU dan NU secara institusi tidak boleh mendukung capres dan cawapres tertentu di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, hal tersebut sejatinya sudah merupakan keputusan muktamar sejak 1984.

“PBNU dan NU secara institusional pokoknya tidak boleh ikut-ikutan mendukung capres dan cawapres tertentu karena sudah merupakan keputusan muktamar sejak 1984,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya,  saat acara ‘Mensyukuri Ditetapkannya KH Miftachul Akhyar dan Dipilihnya KH Yahya Cholil Staquf sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Periode 2021 – 2026’ di kompleks Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Sabtu(1/1).

Dia menekankan bahwa NU harus kembali ke khittah. Diungkapkan, jika NU ikut dalam dukung mendukung capres dan cawapres maka hal tersebut melanggar amanat muktamar.

Oleh karenanya, Gus Yahya menegaskan kembali posisi NU pada kontestasi pilpes mendatang adalah tidak mendukung capres cawapres tertentu. Ia pun tidak memedulikan jika nantinya ada upaya untuk menarik narik NU untuk mendukung salah satu pasangan capres cawapres.

Kendati demikian, dia memersilakan masing-masing warga NU untuk bebas memilih capres dan cawapres karena itu merupakan hak tiap warga negara. Yang tidak dibolehkan adalah dukungan dari PBNU dan NU secara institusional.

“Memang NU tidak boleh ikut dalam kompetisi politik, atau menjadi kompetitor serta menjadi pihak dalam kompetisi politik. Titik,” tegas Gus Yahya.

Bahkan, dia tidak peduli jika dengan posisi NU tersebut akan ada konsekuensi untuk tidak masuk dalam pemerintahan. “Mau di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan terserah apapun konsekuensinya, tidak peduli,” katanya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika