REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pembentukan Tim Siber dari MUI DKI Jakarta memunculkan pro dan kontra. Sejumlah pihak menentang namun sebagian pula yang mendukung.
Alasan dari dibentuknya Tim Siber ini menurut Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar sebagai bentuk kekhawatiran kalangan ulama terhadap buzzer yang ada di dunia maya. Buzzer dinilainya bisa berpotensi memecah belah bangsa karena banyak mengedarkan berita hoaks di dunia maya.
"Ini untuk meng-counter berita-berita hoaks yang memecah belah anak bangsa dan mefitnah ulama. Ini kan salah satu program MUI untuk ber-amar maruf nahi mungkar (mencegah hal buruk dan mengajak pada kebaikan)," kata Munahar kemarin.
Munahar membantah bila wacana pembentukan tim siber tersebut disebut khusus untuk mendukung dan melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, siapa pun yang berjasa dan membuat kemajuan untuk warga Jakarta wajib dilindungi dari berita-berita bohong yang berseliweran di dunia maya.
Wacana ini didukung oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Anwar Abbas. Tim Siber perlu didukung jika tujuannya demi kemashlahatan umat.
"Kalau siber tersebut dibuat dan dipergunakan untuk menegakkan kebaikan dan kemashlahatan bagi umat dan bagi bangsa maka hal demikian tentu jelas merupakan sesuatu yang baik dan terpuji," kata KH Anwar Abbas melalui keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (22/11).
Akan tetapi, kalau dipergunakan untuk sesuatu yang buruk dan bisa menciptakan suatu kemafsadatan maka tentu dia merupakan suatu hal yang terlarang dan tercela. Oleh karena itu kata dia, kalau MUI DKI akan membuat sebuah siber tentu tidak ada masalah asal hal demikian dipergunakan untuk kebaikan dan kemashlahatan.
"Baik bagi masyarakat, umat dan bangsa serta negara," katanya.
Bahkan menurutnya, jika bisa seperti demikian keadaannya maka kita sebagai bagian dari umat dan bangsa tentu sangat patut untuk mendukungnya. Dia yakin Cyber Army yang dibuat MUI DKI untuk kemashlahatan umat.
"Dan saya yakin serta percaya bahwa MUI DKI membuat siber tersebut adalah untuk hal demikian," katanya.
Sehingga kita harapkan MUI DKI nantinya melalui Syber yang dimilikinya akan bisa berbuat baik dan terbaik bagi umat bangsa dan negaranya dengan melaksanakan satu tugas suci dan mulia dalam agama. Yaitu menegakkan dakwah amar maruf nahi mungkar.
"Artinya menyeru dan mengingatkan orang dan warga bangsa akan kebaikan dan mencegah mereka dari berbuat mungkar," katanya.
Katanya, bila MUI DKI bisa melaksanakan tugas ini dengan baik maka kehadiran Syber ini selain harus kita sambut gembira tapi kita juga sangat baik dan sangat patut untuk mendukungnya.
Berdasarkan informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,6 miliar untuk MUI DKI Jakarta. Hal itu berbeda jauh dengan PWNU Jakarta dan PW Muhammadiyah yang masing-masing hanya mendapatkan dana sekitar Rp 2,07 miliar dan Rp 1,89 miliar.
Persetujuan dana hibah untuk MUI dan ormas Islam itu berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Padahal, rencana jumlah yang akan diberikan kepada masing-masing pihak tadi sempat diprotes beberapa pihak. Selain karena cyber army, beberapa pihak lainnya seperti Fraksi PSI juga memprotes kesenjangan besaran hibah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika