Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) itu mengatakan bahwa masih banyak madrasah swasta yang kesulitan dalam menutupi biaya operasional madrasah, khususnya selama pandemi dua tahun terakhir.
“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus oleh pemerintah, bagaimana mungkin para guru bisa memikirkan dan bekerja maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan muridnya? Sedangkan untuk kebutuhan pokok saja tidak terpenuhi,” ujarnya.
Dia menyarankan agar Kemenag dapat menyalurkan bantuan yang telah digaungkan itu sesegera mungkin, secara adil dan merata. Bukan hanya Kemenag, stakeholder lain termasuk DPR juga harus kompak dan segera turun tangan untuk menyelamatkan masa depan madrasah swasta yang jumlah tidak sedikit tersebut.
“Kemenag harus segera hadir menyalurkan bantuannya kepada madrasah swasta secara adil dan merata,” kata dia.
“Pemerintah dan DPR juga harus kompak dan segera turun tangan untuk menyelamatkan pendidikan madrasah ini,” ujarnya menyarankan.
Sementra, Dirjen Pendis Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani menyebut afirmasi yang akan diberikan kepada madrasah swasta masih dirancang. Nantinya, afirmasi ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
"Masih dirancang, sedemikian rupa. Karena kita tidak ingin hadirnya kita (Kemenag) tidak cocok dengan kebutuhan masing-masing madrasah," ujarnya di MAN 3 Palembang, Rabu (10/11).
Sebagai gambaran, ia menyebut tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia. Hal ini sama bentuknya dengan afirmasi yang akan diberikan Kemenag.
Afirmasi kepada madrasah swasta, lanjut Ali Ramdhani, ditekankan pada aspek evaluasi diri madrasah (EDM). Tidak ada skema yang sama untuk madrasah, kecuali telah didapat hasil dari EDM ini.
"Evaluasi diri madrasah, apa yang mereka butuhkan. Ada yang butuh digitalisasi, ruang kelas baru (RKB), macam-macam," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
