"Santri harus mampu mengatasi masalah kefakiran, mengoreksi masalah kezaliman, menghadirkan ilmu yang bermanfaat dan meng-ukhuwah-kan, serta bisa menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan terjadinya neokolonialisme," tutur Ketua MPR periode 2004-2009 dan Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 itu.
Hidayat menambahkan, saat ini tidak ada ruang yang tidak bisa diisi santri. Ada santri yang menjadi Presiden, ketua MPR, pimpinan DPR, menteri, bahkan bisa diterima di TNI dan Polri. Tak sedikit pula santri yang berhasil menjadi pengusaha sukses. "Artinya, di era sekarang ini, kesempatan bagi santri untuk berperan itu terbuka, dan mereka sudah mengisinya," ujarnya.
Soal bagaimana peran tersebut menghadirkan dampak yang positif, Hidayat mengatakan ini menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan. Dengan lebih dari 25 ribu pesantren dan sekitar 15 juta santri, ia menilai ini merupakan potensi besar untuk menciptakan politik kesantrian dan kebangsaan yang dahulu ditunjukkan oleh KH Hasyim Asy'ari melalui Resolusi Jihadnya.
Karena itu juga, menurut Hidayat, segala bentuk islamofobia, kecurigaan kepada santri dan kriminalisasi ulama seharusnya tidak dilakukan karena faktanya santri sejak zaman kemerdekaan mengisi perannya yang kemudian diakui negara. Pengakuan ini bukan hanya soal pemberian dana abadi pesantren, melainkan juga secara sosial, hukum dan moral.
"Janganlah dilakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif atau yang kemudian bisa menjurus pada pembenaran adanya islamofobia karena, itu bisa jadi untuk memecah belah antara santri dan negara," kata Hidayat, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
