REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Taliban disebut akan mengumumkan kerangka kerja yang memungkinkan anak perempuan di Afghanistan bersekolah. Informasi tersebut disampaikan Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Omar Abdi, Jumat (15/10).
Selama empat pekan terakhir, anak laki-laki di negara tersebut telah diizinkan kembali mengenyam pendidikan menengah, tetapi anak perempuan tidak.
“Menteri pendidikan de facto mengatakan kepada kami mereka sedang mengerjakan kerangka kerja, akan mereka umumkan segera, yang akan memungkinkan semua anak perempuan pergi ke sekolah menengah, dan kami berharap itu segera terjadi,” kata dia dikutip di Al Arabiya, Ahad (17/10).
Selama berminggu-minggu, Taliban terus mengatakan mereka akan mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah sesegera mungkin. Kelompok yang terkenal karena pemerintahannya yang brutal dan menindas dari 1996 hingga 2001 ini, telah menghadapi kemarahan internasional setelah secara efektif mengecualikan perempuan dari sekolah maupun bekerja di seluruh negeri. Secara bertahap mereka disebut melucuti kebebasan warga Afghanistan.
Sejak awal, Taliban mengizinkan anak perempuan bersekolah di sekolah dasar. Tetapi, mereka menyatakan baik anak perempuan maupun guru perempuan belum dapat kembali ke sekolah menengah.
Para pejabat Taliban juga mengatakan pendidikan di sekolah menengah bisa dilanjutkan hanya setelah keamanan mereka dan pemisahan gender yang ketat dipastikan terjadi. Tak hanya itu, mereka menambahkan lebih banyak waktu diperlukan untuk menerapkan kerangka kerja yang dimaksud.
Selanjutnya, Abdi mencatat jutaan anak perempuan usia sekolah menengah kehilangan pendidikan selama 27 hari berturut-turut. PBB telah mendesak otoritas Taliban yang sekarang memerintah Afghanistan untuk tidak menunggu dalam mendidik anak perempuan.
Ia juga mengatakan telah mengunjungi Afghanistan seminggu sebelumnya, serta bertemu dengan otoritas Taliban. “Dalam semua pertemuan, pendidikan anak perempuan adalah isu pertama yang saya angkat," ujarnya.
Dia mengatakan telah menerima penegasan dari komitmen Taliban untuk mengizinkan anak perempuan mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Sedangkan untuk sekolah menengah, dia mengatakan hanya lima provinsi yang diizinkan mendapat pendidikan. Namun, PBB mendorong agar hak tersebut diterapkan di seluruh negeri.
Seorang gadis 14 tahun yang diidentifikasi bernama Asma, minggu ini mengungkapkan frustrasinya dengan situasi yang ada dan tekadnya untuk mengejar pendidikan. “Apakah saya bisa sekolah atau tidak? Ini adalah kekhawatiran terbesar saya. Saya ingin mempelajari semuanya, dari mata pelajaran yang paling mudah hingga yang paling sulit. Saya ingin menjadi astronaut, insinyur atau arsitek. Ini adalah impian saya,” katanya kepada Amnesty International.
Ia pun menyebut pendidikan bukanlah kejahatan. Jika Taliban mengatakan mendapatkan pendidikan adalah kejahatan, maka ia akan melakukan kejahatan ini. Perempuan disebut tidak akan menyerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika