REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Dokumen perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi Rohingya yang tinggal di pulau terpencil Bangladesh bocor. Menurut salinan dokumen itu, pengungsi Rohingya tidak diizinkan bergerak bebas.
Pemerintah Bangladesh telah memindahkan hampir 19 ribu pengungsi Rohingya, anggota minoritas Muslim yang dianiaya dari Myanmar ke pulau Bhasan Char dari kamp perbatasan. Pengungsi telah menyerukan kebebasan bergerak. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan orang tewas yang mencoba melarikan diri dari pulau yang rawan banjir itu.
PBB yang sebelumnya menolak untuk memberikan layanan kemanusiaan di Bhasan Char sampai penilaian selesai, tidak menanggapi permintaan komentar tentang isi kesepatan yang belum diumumkan. Dalam pernyataan 9 Oktober, PBB mengatakan perjanjian itu mencakup bidang utama perlindungan, pendidikan, pelatihan keterampilan, mata pencaharian dan kesehatan yang akan mendukung pengungsi untuk menjalani kehidupan yang layak.
Juru bicara pemerintah Bangladesh menolak dimintai komentar. Namun, seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan perlunya ada kebebasan bergerak bagi pengungsi Rohingya.
“Mengapa kami akan menawarkan mereka kebebasan bergerak? Kami menyediakan semua yang mereka butuhkan. Mereka harus tinggal di kamp sampai mereka kembali ke Myanmar,” kata pejabat itu kepada Reuters.
Dilansir Al Arabiya, Jumat (15/10), pemerintah Bangladesh menyebut akan ada 81 ribu pengungsi lain yang dipindahkan ke pulau itu dalam beberapa bulan mendatang. Salinan kesepakatan yang bocor mengatakan PBB akan diizinkan akses tanpa hambatan ke penduduk dan relokasi lebih lanjut akan dilakukan secara sukarela. Disebutkan juga setiap perjalanan akan dilakukan atas dasar sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan oleh PBB dan Bangladesh.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, organisasi nirlaba Fortify Rights meminta PBB dan Bangladesh merevisi kesepakatan dengan memasukkan kebebasan bergerak ke daratan. “Layanan penyelamatan nyawa PBB sangat penting dan dibutuhkan di pulau itu, tetapi badan tersebut harus memastikan tidak menopang penjara pengungsi dengan perjanjian ini,” kata Direktur Regional Fortify Rights Ismail Wolff.
Seorang pengungsi yang tidak disebutkan namanya mengatakan kehidupan di pulau itu sulit. “Mereka yang tinggal di sini tidak bisa pergi menemui kerabat mereka. Itulah salah satu alasan beberapa orang Rohingya mencoba melarikan diri,” kata pengungsi itu.
Sedangkan pengungsi di daratan juga tidak dibolehkan meninggalkan kamp di sepanjang perbatasan. Lebih dari satu juta orang Rohingya tinggal di Bangladesh setelah melarikan diri dari Myanmar, sebagian besar pada 2017 setelah tindakan keras militer yang mencakup pembunuhan massal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika