REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meyakini pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-34 akhir tahun ini akan berlangsung damai tanpa kericuhan seperti yang sempat terjadi pada Muktamar ke-33 lima tahun silam di Jombang, Jawa Timur.
"Saya kira nggak akan ada apa-apa. Saya kan sudah sowan ke Kiai Said. Saya minta restu kepada Kiai Said. Beliau merestui kok. Mempersilakan. Saya lihat, pada waktu saya minta restu, beliau gembira mendengar saya minta restu sehingga nanti nggak apa-apa," tutur dia kepada Republika.co.id, Jumat (8/10).
Kiai Yahya juga telah mengingatkan pengurus-pengurus di wilayah maupun cabang bahwa pemilihan ketum pada Muktamar nanti bukan untuk berkonflik atau bahkan bertarung. Dia menegaskan, ini soal bagaimana mensyiarkan agar NU menjadi lebih baik ke depan.
"Jadi kalau Kiai Said nyalon, saya nyalon, nggak ada keinginan untuk berkonflik. Nggak ada. Dan ini saya sampaikan juga terus-menerus kepada semua orang, termasuk (pengurus) cabang-cabang dan (pengurus) wilayah-wilayah supaya mereka tahu bahwa ini bukan mau benturan, bukan mau tarung," ucapnya.
Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu telah memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum (ketum) PBNU pada Muktamar ke-34 Desember mendatang. Dia mengatakan, ada sejumlah hal strategis yang harus dilakukan NU ke depan dan menurutnya itu jangan sampai tidak dilakukan.
Dia menambahkan, NU harus membangun kembali fungsi yang nyata dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Fungsi yang lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus dibangun kembali dengan mengonstruksi organisasi yang terkonsolidasi dan membawa agenda-agenda pelayanan bagi masyarakat luas.
Kiai Yahya mengatakan, kerja sama tetap harus dilakukan dengan siapapun untuk menawarkan kemaslahatan tetapi dengan cara yang bermartabat. "Kata kuncinya bukan kemandirian, tetapi kerja sama yang bermartabat. Artinya berbagi tanggungjawab, berbagi tugas. Ini kerja sama yang bermartabat. Karena NU harus membuka diri dalam bekerja sama dengan siapapun untuk bisa membawakan maslahat bagi masyarakat," tutur Kiai Yahya.
Dia juga mengulas soal bagaimana seharusnya hubungan NU dengan pemerintah. Menurutnya, harus ada cara antara NU dengan pemerintah dan kepentingan politik, agar ketika terjadi komplikasi politik, NU masih bisa berfungsi sebagai penyangga yang membantu memulihkan keadaan.
"Kalau NU terlibat menjadi pihak politik, bertarung sebagai satu pihak melawan pihak lain, ini bukan cuma NU yang rugi. Negara bangsa juga rugi. Karena tidak ada yang memainkan fungsi penyangga untuk memelihara harmoni dan membantu mengatasi keadaan ketika terjadi komplikasi yang mengarah pada konflik. Jadi harus jaga jarak," ucapnya.
Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar pada 25-26 September lalu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, memutuskan Muktamar ke-34 diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 atau 18-20 Jumadil Ula 1443 H. Dalam muktamar yang rencananya digelar di Provinsi Lampung ini, akan dilaksanakan pemilihan ketum melalui pemungutan suara atau voting. Muktamar tersebut juga akan memilih Rais Aam dengan metode ahlul halli wal aqdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika