REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Setelah Taliban menguasai Afghanistan dan merebut semua kementerian, Twitter menghapus lencana verifikasi biru beberapa akun kementerian yang sekarang dikelola Taliban.
Dilansir di Al Arabiya, Selasa (28/9), Twitter menghapus lencana verifikasi kementerian luar negeri, pertahanan dan dalam negeri yang dikelola Taliban, dan akun kepresidenan serta Otoritas Pengadaan Nasional Afghanistan. Lencana verifikasi biru masih ada di akun mantan presiden Ashraf Ghani, Hamid Karzai, dan Abdullah Abdullah.
Untuk saat ini, lencana biru telah dihapus dari akun mantan wakil presiden Amrullah Saleh tetapi masih tetap berlaku untuk Wakil Presiden kedua Sarwar Danesh. Menurut saluran berita Pajhwok Afghan News, setelah jatuhnya pemerintahan Ghani, tidak ada unggahan yang dibagikan di akun Twitter kementerian.
Menteri Kehakiman pemerintahan Taliban Abdul Hakim Sharaey pada Selasa (28/9) berjanji mengganti Konstitusi Republik Islam dengan undang-undang era monarki dari abad ke-20. Sharaey membuat pengumuman itu dalam pertemuan dengan Duta Besar China untuk Kabul Wang Yu, menurut sebuah pernyataan Kementerian Kehakiman di Facebook.
"Imarah Islam (Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban) akan menerapkan hukum konstitusional mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu tanpa aturan yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip Imarah Islam," kata pernyataan itu, dilansir Anadolu Agency.
Sharaey juga mengatakan hukum dan perjanjian internasional yang tidak melawan Islam dan pemerintah Taliban dan prinsip-prinsip akan dihormati oleh kelompok itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
