Sabtu 25 Sep 2021 18:33 WIB

Ketum PBNU: Alkes Impor, Sistem Kesehatan Nasional Rapuh

PBNU meminta pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Aqil Siroj, meminta pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional
Foto:

Kiai asal Cirebon ini mengatakan, NU sendiri telah kehilangan ratusan kiai dan pengasuh pesantren selama pandemi Covid-19, sehingga hal ini merupakan musibah besar bagi NU dan kerugian besar bagi umat Islam.

Oleh karena itu, menurut dia, NU harus menjadi teladan dalam sebuah ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, meski diyakini bahwa ajal sepenuhnya di tangan Allah SWT. 

“Kita wajib berikhtiar, menjaga dan melindungi para masyayikh, para kiai, pengurus dan warga nahdliyin dengan disiplin menjalankan prokes, baik dalam kegiatan pribadi maupun kegiatan organisasi,” katanya.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertfikat vaksinasi dan telah menjalani tes usap antigen sebelum masuk ruang acara.

"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Kiai Said.

Setelah sempat ditunda, Kiai Said beesyukur Munas-Konbes NU akhirnya bisa digelar meski dengan jumlah peserta terbatas sekadar sebagai forum internal, dengan peserta terbatas, tanpa mengundang pihak eksternal.

\"Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan,\" ucapnya.

Sebagai informasi, Munas-Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.

Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.

Wakil Presiden RI, Prof KH Ma'ruf Amin turut hadir dan memberi sambutan secara daring dalam upacara pembukaan di hadapan sekitar 250 peserta yang terdiri jajaran pengurus PBNU beserta badan otonomnya, serta utusan PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia. 

 

Kiai Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan forum permusyawaratan nasional ini dan berharap menghasilkan sejumlah masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.   

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement