REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO -- Para pemimpin komunitas Syiah Afghanistan menuntut perwakilan mereka dimasukkan dalam pemerintahan baru negara itu. Kabinet saat ini diketahui telah dibentuk oleh kelompok Taliban yang merebut kekuasaan di negara itu.
Menurut surat kabar Taand yang berbasis di Kandahar, puluhan perwakilan Syiah bertemu dengan mantan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, Ahad (12/9). Presiden Karzai merupakan anggota dewan koordinasi untuk transfer kekuasaan secara damai.
Dilansir di TASS, Senin (13/9), hal ini menjadi pertemuan kedua Karzai dengan Syiah dalam beberapa hari terakhir. Pada 9 September, Karzai menulis di akun Twitter-nya telah mengadakan konsultasi dengan Dewan Ulama Syiah Afghanistan, untuk membahas langkah-langkah yang memastikan perdamaian dan stabilitas abadi di negara itu.
Sementara itu, masih merujuk pada surat kabar yang sama, perwakilan dari agama minoritas meminta Karzai memastikan hak dan partisipasi mereka dalam pemerintahan negara.
Sebelumnya, mantan presiden ini mengatakan setiap warga negara Afghanistan, termasuk wanita, dapat menikmati hak untuk memiliki suara dalam pemerintahan negara. Ia juga meminta Taliban untuk memperhitungkannya dalam pemerintahan mereka.
Baca juga : Diburu Taliban, Pilot Angkatan Udara Afghanistan Menuju UEA
Adapun kelompok Syiah Afghanistan tidak lebih dari sepuluh persen dari populasi Afghanistan dan sebagian besar diwakili oleh Hazara, yang tinggal di provinsi tengah dan utara negara itu.
Setelah pemerintahan Biden mengumumkan akhir dari operasi militer AS di Afghanistan dan penarikan pasukannya, Taliban memulai serangan terhadap pasukan Pemerintah Afghanistan. Pada 15 Agustus, pejuang Taliban mengambil alih Kabul tanpa menghadapi perlawanan apapun dan memperoleh kendali penuh atas ibukota Afghanistan dalam beberapa jam.
Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, mengatakan dia telah mengundurkan diri untuk mencegah pertumpahan darah dan melarikan diri dari negara itu. Pada 6 September, Taliban mengatakan telah menguasai seluruh negara dan mengumumkan pemerintahan sementara baru pada hari berikutnya.
Pemerintah lantas dibentuk oleh anggota Taliban saja, yang sebagian besar mewakili kelompok etnis terbesar di Afghanistan, Pushtu.
Beberapa negara Barat telah menyatakan keprihatinan atas komposisi kabinet baru Afghanistan. Sementara itu, Kepala markas besar Partai Hezb-e-Islami, Habib-ur-Rahman Hekmatyar, mengatakan pemerintah baru yang diumumkan oleh Taliban merupakan varian optimal untuk Afghanistan dalam kondisi saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika