Wamenag mengatakan, dalam rangka mempropagandakan wacana ideologi politik alternatif tersebut, gerakan Islamis menggunakan internet dan media sosial secara kreatif dan produktif sebagai perangkat penjembatan bingkai dan perluasan bingkai.
Namun, bingkai aksi kolektif yang disodorkan gerakan Islamis harus berhadapan dengan bingkai aksi tandingan yang disodorkan organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.
"Kedua ormas Islam ini juga secara kreatif dan produktif melakukan pembingkaian tandingan di ruang publik digital untuk melawan narasi radikal dan anti-sistem yang dihembuskan oleh kelompok Islamis sekaligus menegaskan posisi ideologis dan komitmen mereka terhadap Pancasila dan NKRI sebagai Negara Kesepakatan (Dar al-Mitsaq) dan Negara Perjanjian dan Kesaksian (Dar al-‘Ahd wa al-Syahadah)," jelas Wamenag.
Lantas, di mana peran Pemerintah? Wamenag dalam disertasinya mengidentifkasi adanya sejumlah kebijakan yang digulirkan pemerintah untuk membendung pengaruh gerakan Islamis beberapa tahun belakangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut setidaknya mengejewantah ke dalam lima model. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 16 Tahun 2017 dan UU No. 19 Tahun 2016.
Kedua, pembentukan lembaga/ badan pemerintahan baru, terutama BPIP. Ketiga, pengarusutamaan moderasi beragama. Keempat, pemblokiran situs dan media sosial bermuatan radikal. Kelima, pencabutan izin ormas radikal, sebagaimana tercermin dalam pembubaran HTI dan FPI.
Temuan disertasi Wamenag ini merevisi hasil penelitian M Thoyibi dan Yayah Khisbiyah (eds.) dari Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya: Moderatisme, Ekstremisme, dan Hipernasionalisme.
Demikian juga dengan temuan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
