Direktur jenderal Departemen Riset, Kajian Arkeologi, dan Publikasi Ilmiah di Sinai Selatan yang berafiliasi dengan Kementerian Pariwisata dan Purbakala, Abdel Rahman Rihan, mengatakan tumpang tindih tugas antara kementerian pariwisata dan lembaga keagamaan menghalangi setiap upaya untuk melestarikan masjid arkeologi. Menurutnya. masjid arkeologi yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf setiap hari dikunjungi oleh inspektur barang antik selama jam kerja.
"Tetapi di luar jam kerja, kementerian juga harus bertanggung jawab atas segala kerusakan," kata Rihan.
Dia mengatakan, solusi untuk krisis kerusakan berulang di masjid-masjid bersejarah Mesir adalah dengan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi masjid-masjid ini dengan sepenuhnya menempatkan mereka dalam perawatan Kementerian Pariwisata dan Purbakala tanpa tugas yang tumpang tindih dengan Kementerian Wakaf Agama, yang menurutnya peran yang seharusnya hanya terbatas pada bagian keagamaan dan penyelenggaraan ibadah.
Pada 11 Maret 2019, Menteri Pariwisata dan Purbakala Khaled al-Anani mengumumkan bahwa amandemen hukum dibuat untuk menyelamatkan masjid-masjid bersejarah yang juga tunduk pada Kementerian Wakaf pada saat yang bersamaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
