REPUBLIKA.CO.ID,MESIR—Imam Besar Mesir Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Tayyeb telah meminta komunitas internasional, Arab, Islam, dan Afrika untuk mendukung Mesir dan Sudan dalam melestarikan hak air mereka.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (15/6) malam, El-Tayyeb telah meminta masyarakat internasional membantu mengatasi klaim kepemilikan Sungai Nil oleh beberapa negara yang dianggap merugikan kehidupan masyarakat dari dua negara hilir Mesir dan Sudan.
Selama hampir satu dekade, Mesir dan Sudan telah mendorong kesepakatan yang komprehensif dan mengikat secara hukum dengan Ethiopia atas bendungannya yang hampir selesai, yang sedang dibangun di Blue Nile, sebelum memulai pengisian kedua bulan depan. Namun, Addis Ababa, ibukota Ethopia, telah berulang kali menolak untuk menandatangani instrumen yang mengikat tentang pengisian dan pengoperasian Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (GERD), dan sebaliknya berusaha untuk menyusun pedoman yang dapat diubah kapan saja atas kebijakannya sendiri.
Pejabat Addis Ababa telah berulang kali mengumumkan bahwa mereka akan mengisi reservoir GERD 74 miliar kubik meter (bcm) dengan 13,5 bcm mulai 22 Juli untuk meningkatkan jumlah air menjadi 18,4 bcm, naik dari 4,9 bcm yang diamankan pada tahun 2020, dengan atau tanpa kesepakatan.
“Semua agama sepakat bahwa kepemilikan sumber daya alam yang diperlukan untuk penghidupan manusia, seperti sungai, adalah milik umum, dan tidak benar dalam hal apa pun, dan dalam keadaan apa pun, untuk diserahkan kepada milik individu, individu, atau negara untuk memiliki pembuangan eksklusif mereka tidak termasuk semua negara lain yang berpartisipasi dalam sumber alam [internasional] ini," kata El-Tayeb yang dikutip di Ahram, Kamis (17/6).
“Larangan, penghentian, atau pembatasan [air] pada orang lain adalah perampasan salah satu hak Tuhan Yang Maha Esa dan siapa pun yang melakukannya adalah tidak adil dan agresor,” kata pemimpin lembaga agama top dunia Muslim Sunni itu, menyerukan otoritas yang bertanggung jawab secara lokal, regional, dan internasional untuk melindungi hak-hak orang dari penyimpangan dan korupsi sumber daya alam.
Dia juga memuji upaya diplomatik Mesir dan Sudan untuk mengadopsi negosiasi serius dan berusaha menemukan solusi yang melindungi hak semua orang, kata pernyataan itu.
Sementara Addis Ababa berpendapat bahwa masalah GERD adalah masalah kedaulatan nasional Ethiopia. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukri menjelaskan bahwa tidak ada kedaulatan ketika menyangkut sungai internasional. Menlu juga menekankan bahwa Mesir tidak akan menerima kerugian yang disebabkan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan akan dengan gigih mempertahankan hak airnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika