REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) mendorong kajian strategis sains dan agama dalam rangka mempersiapkan program penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya.
"Kami mendorong kajian strategis terkait kondisi yang akan dihadapi untuk tahun ke depan. Kajian ini tidak hanya soal agama," kata Ketua Umum PBMA Embay Mulya Syarief dalam keterangan secara tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad.
Ia mengatakan tinjauan dapat dilakukan pada aspek psiko-sosiologis serta politik internasional. Misalnya dalam hal kesepakatan pengunaan vaksin yang diakui Kerajaan Arab Saudi.
Selain itu Embay juga mendorong kajian dari sisi ekonomi untuk mengukur dampak pembatalan haji terhadap pelaku usaha. "Perlu ada kolaborasi dan titik temu antara science dengan agama," katanya.
PBMA juga memberikan sikap atas Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.
"Bagi kami, kesehatan dan keselamatan jemaah itu yang paling utama. PBMA merasa prihatin atas pembatalan keberangkatan jemaah haji untuk kali kedua secara berturut-turut karena pandemi COVID-19," katanya.
PBMA juga mendorong peningkatan kemampuan komunikasi dan diplomasi antara pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga Indonesia memiliki nilai tawar kerja sama yang sangat kuat. "Karena bagaimana pun, Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar ke Arab Saudi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melakukan berbagai cara agar kuota haji bisa bertambah signifikan di tahun depan yang diiringi dengan regulasi yang lebih luas, demi menjaga kredibilitas pengelolaan, serta menjawab keresahan publik.
"PB Mathla'ul Anwar juga mendesak untuk dilakukan audit keuangan haji oleh lembaga profesional, guna memastikan seluruh dana aman dan tersimpan utuh," katanya.
PBMA juga mengusulkan fatwa yang mengikat terkait pembatalan ini, tujuannya agar umat Islam, khususnya jamaah calon haji bisa kuat secara moral dan spiritual.
Terakhir, PBMA juga meminta agar proses 'bidding' Dirjen Haji Kemenag supaya cepat, dilakukan secara terbuka dan terpantau publik."Karena ini akan menentukan manajemen pengelolaan haji di tahun mendatang," demikian Embay Mulya Syarief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika