United Arab List menyatakan, perjanjian itu mencakup alokasi lebih dari 53 miliar shekel (16 miliar dolar AS) untuk meningkatkan infrastruktur dan mengekang kejahatan kekerasan di kota-kota Arab. Perjanjian itu juga mencakup ketentuan pembekuan pembongkaran rumah yang dibangun tanpa izin di desa-desa Arab dan pemberian status resmi ke kota-kota Badui di gurun Negev, benteng untuk dukungan Islam.
"Saya katakan di sini dengan jelas dan terus terang: ketika pembentukan pemerintah ini didasarkan pada dukungan kami, kami akan dapat mempengaruhinya dan mencapai hal-hal besar bagi masyarakat Arab kami," kata Abbas.
Sosok Abbas berasal dari desa campuran Druze, Muslim, dan Kristen di Maghar, dekat Laut Galilea. Partainya adalah sayap politik dari cabang selatan Gerakan Islam Israel, yang didirikan pada 1971 dan memiliki asal-usul ke Ikhwanul Muslimin.
Sebelum menyetujui kesepakatan koalisi, Abbas mencari dan menerima persetujuan dari Dewan Syura Penasihat Gerakan Islam, sebuah badan keagamaan, yang telah memandu pemungutan suara partai di parlemen tentang hak-hak LGBT dan isu-isu lainnya. Partai Abbas berpisah dari koalisi utama Arab Israel, the Joint List, sebelum pemilihan 23 Maret 2021.
Abbas mengikutkan partainya ke dalam pemilu Israel secara independen. Abbas ingin orang Arab di Israel mencari peran nyata dalam perpolitikan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
