Rohingya mendukung penjajah Inggris, sedangkan Buddha memihak penjajah Jepang. Sejak perselisihan politik bersejarah ini, Rohingya telah berulang kali dipaksa keluar dari negara itu, dengan para elite penguasa mengklaim bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh. 

“Yang dibutuhkan Myanmar adalah seorang pemimpin yang dapat mengatasi hantu masa lalu dan menciptakan masa depan yang adil, dengan demokrasi yang mewakili semua kelompok etnis yang berasal dari negara tersebut, tidak hanya yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982,” ujar Asfaq.  

“Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya, dari Partai NLD, harus didorong untuk mengakui keterlibatan atau ketidaktahuan mereka atas peristiwa-peristiwa masa lalu dan mengambil semangat kejujuran dan rekonsiliasi di seluruh masyarakat Burma,” sambungnya.  

Menurutnya, Myanmar membutuhkan lebih dari sekadar seretan kursi di koridor kekuasaan. Myanmar membutuhkan gerakan kebenaran dan rekonsiliasi yang menyeluruh seperti Afrika Selatan pasca-apartheid. Demokrasi tidak dapat dicapai tanpa mengatasi ketidakadilan rasial historis, seperti yang dilakukan Afrika Selatan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 1995.  

“Komunitas internasional harus siap untuk berdiri dengan keinginan semua orang Myanmar dan melawan semua pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, tidak hanya yang dipilih pemimpin oposisi untuk diakui,” tegasnya.   

“Hanya dengan begitu negara dapat melanjutkan dengan pengembalian dan pemberian hak pilih dari sekitar 1 juta orang Rohingya yang telah telantar untuk kembali ke rumah dan mendapatkan keamanan,” sambungnya.  

Sumber: newsweek

Ikuti Whatsapp Channel Republika