Buruk Gizi Bayi pada Masa Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai permasalahan gizi buruk di Indonesia meningkat pada masa pandemi.

Hal tersebut terjadi karena kombinasi dua persoalan utama, yaitu jatuhnya daya beli masyarakat dan terganggunya layanan kesehatan esensial, terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu dan anak.

Turunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari guncangan ekonomi saat pandemi membuat akses pangan dan asupan gizi masyarakat miskin memburuk.

“Konsumsi pangan yang tidak bergizi pada gilirannya memicu malnutrisi, yang pada penduduk usia dini akan membawa pada masalah serius, yaitu stunting (pendek), underweight (kurus), dan wasting (gizi kurang),” kata Yusuf dalam Diskusi Publik Nasional ‘Buruk Gizi Di Masa Pandemi’ di Jakarta pada Kamis (8/4).

Dia menambahkan, ketika kebutuhan akan dukungan melawan gizi buruk dan stunting meningkat, intervensi gizi oleh pemerintah justru melemah seiring penyebaran virus yang semakin masif dan meningkatnya beban sistem kesehatan nasional. “Posyandu dan puskesmas yang merupakan ujung tombak intervensi gizi spesifik, banyak terganggu operasionalnya, terutama di wilayah zona merah pandemi,” kata Yusuf.

Kondisi kesehatan generasi penerus negeri masih memprihatinkan. Yusuf menuturkan, pada 2020, sepertiga anak Indonesia memiliki keluhan kesehatan, dengan kasus tertinggi dialami anak usia dini 0-4 tahun (43,7 persen). Hanya 62,4 persen anak yang dilindungi jaminan kesehatan, dengan kasus terendah dialami anak dari keluarga miskin (52,7 persen).

Kondisi stunting disebabkan berbagai faktor mulai dari kesehatan dan nutrisi ibu pada masa kehamilan yang buruk, kondisi pangan yang tidak tercukupi pada saat bayi dalam kandungan hingga masa kanak-kanak, hingga infeksi penyakit.

“Pada 2020, terdapat 11,4 persen Ibu melahirkan dengan anak BBLR (berat badan lahir rendah), yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg. Stunting telah dimulai dari kandungan ibu,” kata Yusuf.

Masalah gizi buruk berakar dari rendahnya daya beli kelompok miskin, yang menghalangi mereka untuk mengakses pangan penting, namun harganya mahal. “Menghadapi harga pangan yang mahal, strategi umum yang ditempuh keluarga berpenghasilan rendah adalah dengan beralih ke pangan yang lebih murah dan diawetkan, namun kurang sehat, seperti mi instan,” ujar Yusuf.

Temuan lapangan IDEAS dari program pencegahan stunting oleh LAZ Dompet Dhuafa (DD) di sepanjang paruh kedua 2020 memberikan gambaran awal permasalahan rendahnya asupan gizi dan tingginya kasus gizi buruk pada masa pandemi ini.

Di bawah Program ‘Kampung Tangguh Cekal Corona’, Dompet Dhuafa melakukan pemantauan terhadap 270 anak usia 0-5 tahun di 6 titik, yaitu Desa Neuheun (Aceh), Desa Gowok (Banten), Kelurahan Tengah (Jakarta), Desa Lambang Jaya (Jawa Barat), Desa Gili Gede Indah (Nusa Tenggara Barat/NTB), dan Desa Namosain (Nusa Tenggara Timur/NTT).

“Dari 59 balita yang teridentifikasi sebagai rentan gizi dan terpilih untuk mengikuti program pencegahan stunting DD, 21 balita terkategori memiliki tinggi badan normal, 24 balita pendek dan 14 balita sangat pendek, dengan rata-rata nilai z-score TB/U (stunting) adalah -2,24,” tutur Yusuf.

Dia menambahkan, pada saat yang sama, 12 balita terkategori memiliki berat badan normal, 29 balita kurus, dan 18 balita sangat kurus, dengan rata-rata nilai z-score BB/U (underweight) adalah -2,64. “Dari temuan tersebut terlihat bahwa masalah gizi buruk pada masa pandemi nyata terlihat di penjuru negeri, bahkan ditemui di Ibu Kota,” kata Yusuf.

Dari pengamatan terhadap 59 balita setelah mendapat intervensi gizi awal dan lanjutan selama 28 hari, terlihat hasil yang positif. Nilai rata-rata z-score TB/U (stunting) membaik dari semula -2,24 menjadi -1,99.

Balita dengan tinggi badan normal bertambah dari 21 anak menjadi 31 anak. Nilai rata-rata z-score BB/U (underweight) juga membaik dari -2,64 menjadi -2,27. Balita dengan berat badan normal bertambah dari 12 anak menjadi 20 anak.“Program pencegahan stunting DD adalah salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam menanggulangi dampak pandemi, dengan fokus pada akses pangan kelompok miskin,” kata Yusuf.

Dalam kesempatan diskusi tersebut, General Manager Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa, Yeni Purnamasari, menjelaskan bahwa lembaganya turut berpartisifasi dalam upaya pencegahan gizi buruk selama pandemi melanda.

“Pada masa pandemi Covid-19, DD terus melakukan upaya pada penanggulangan stunting yang terangkum dalam program besar Aksi Peduli Dampak Corona (APDC), seperti melakukan Posyandu mobile, Pemantauan Kesehatan Ibu dan Balita, Pos Gizi, dan Pemantauan status gizi," ujar Yeni.

Program APDC sendiri adalah Pusat pemulihan gizi kurang atau sangat kurang dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian makanan tambahan kepada anak secara intensif sesuai usia dan kondisinya serta pembelajaran edukatif kepada ibu balita dengan melibatkan peran serta kader.

“Jumlah peserta dari kegiatan Program APDC sebanyak 10 balita dan 10 ibu balita di tiap wilayah sehingga secara keseluruhan di semua titik intervensi adalah 60 balita dan 60 ibu balita,” kata Yeni.

Selain program APDC, lembaga yang sudah berkiprah sejak 1993 itu memiliki setidaknya empat program utama terkait permasalahan gizi yaitu Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Program Kesehatan Kawasan, Pos Kesehatan dan Sosialisai Kesehatan Reproduksi.

“Jaringan kesehatan Ibu dan Anak dengan total penerima manfaat sebanyak sebanyak 9.134 Orang, Program Kesehatan Repreduksi di Provinsi Papua sebanyak 1.547 penerima manfaat, Pos Sehat di Aceh dengan 1.146 penerima manfaat, dan yang terbesar adalah Program Kesehatan Kawasan dengan 29.312 penerima manfaat,” ujarnya.

Ketika program intervensi kesehatan pemerintah yang esensial seperti Posyandu dan Puskesmas banyak terganggu operasionalnya saat pandemi, Dompet Dhuafa meluncurkan program Posyandu Mobile.

Posyandu Mobile terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pendampingan intervensi gizi terpusat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gizi seimbang, pemantauan berkala, jejaring rujukan.

“Posyandu Mobile menjadi solusi pengukuran tumbuh kembang bayi balita selama pandemi dan dukungan kader, mitra dan masyarakat menjadi hal yang strategis untuk keberlangsungan program,” kata Yeni mengakhiri pemaparannya.

Pada implementasi di lapangan program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga sosial banyak menemui kendala terutama terkait sumber daya manusia. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa Paseban Klaten, Al Eko Triraharjo. “Kami mengalami kesulitan mencari kader atau relawan yang benar-benar siap untuk membantu program pemerintah desa terkait pencegahan stunting,” ujar Al Eko.

Walau demikian, dia yakin hal tersebut bisa diatasi dengan menjalin sinergi antarkelompok masyarakat dengan pemerintahan desa. “Kunci keberhasilan program penanganan stunting adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait,” tutur Al Eko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika